TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah petinggi partai politik di Indonesia tak mendukung wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024.

Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem, Surya Paloh menolak wacana penundaan pemilu 2024.

Begitu pun Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Mereka menilai wacana memundurkan pemilu tidak sesuai Konstitusi.

Baca juga: Cara Paling Rasional Perpanjang Jabatan Presiden Adalah Amandemen UUD 1945

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan empat partai politik (parpol) koalisi pemerintah, yakni PDIP, Gerindra, NasDem dan PPP menolak usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Menurutnya, wacana penundaan pemilu akan layu sebelum berkembang.

"Nasib wacana tersebut akan acak-acakan, karena operasi yang ketahuan. Selain partai-partai koalisi menolak, rakyat juga akan menolak," kata Ujang saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (4/3/2022).

Ujang menegaskan, penundaan pemilu yang skenarionya memperpanjang masa jabatan presiden itu bukanlah keinginan rakyat. 

Maka, kata Ujang, partai-partai pun akan menolak, karena takut tak didukung rakyat.

"Nasib wacana tersebut juga akan menguap bersama dengan penolakan dari internal partai koalisi Joko Widodo sendiri," jelasnya.

Lebih lanjut, Ujang mengatakan apa pun cara dan usaha untuk memperpanjang masa jabatan presiden adalah upaya kudeta terhadap konstitusi.

Oleh karena itu, harus ditolak dan dilawan.

Baca juga: Megawati Taat Konstitusi, Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024 dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Diketahui, wacana perpanjangan masa jabatan kembali menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini.

Wacana ini muncul setelah Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengungkapkan ide penundaan Pemilu hingga 2027.