TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Para Syndicate Virdika Rizky Utama menilai, wacana penundaan Pemilu melalui amendemen akan melemahkan demokrasi di Indonesia.

Selain itu, penundaan Pemilu akan menjadi jalan menuju otoritarianisme.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi ParaSyndicate bertajuk 'Tunda Pemilu vs Tunda IKN, Rakyat Pilih Mana?' secara daring, Rabu (9/3/2022).

"Saya memperkirakan kalau misalnya ada tiga periode pembahasan masuk legislasi, pertama negara akan menjadi semakin sangat kuat, dan ini adalah pintu masuk otoritarianisme," kata Virdika.

Lebih lanjut, Virdika meyakini akan ada gelombang protes yang sangat besar jika amendemen dilakukan.

Pasalnya, kata Virdi, generasi 1998 dan generasi saat ini yang menjadi mahasiswa, pemuda, dan aktivis akan bertemu dalam satu isu.

"Ini bisa membuat instabilitas politik dan ekonomi," ucapnya.

Baca juga: Ahli Hukum Tata Negara: Sangat Naif Jika Jadikan Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Menunda Pemilu

Hal lain yang paling parah mungkin terjadi adalah mengentalnya polarisasi di masyarakat.

Para Ketua Umum Partai Politik yang mendukung amendemen dinilai akan memanfaatkan pendukung fanatiknya di sosmed untuk menggaungkan dukungan wacana tersebut.

Karena itu, dia meminta Presiden Joko Widodo bersikap tegas menolak penundaan pemilu.

Baca juga: Cara Unik Rumah Demokrasi Tolak Penundaan Pemilu, Rilis Lagu Tiru Gaya John Lennon

"Mereka yang anti Jokowi juga melakukan protes dan kelompok-kelompok pro demokrasi lainnya juga akan menimbulkan protes jadi ini ada hal sosial yang sangat besar gitu pertaruhannya sangat besar ini masalah keutuhan NKRI, kesatuan Indonesia juga bisa terancam," ujarnya.

Elite Parpol Jangan Memantik Kontroversi

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyarankan sebaiknya para elite partai politik tidak mengeluarkan ide yang justru malah memantik kontroversi dan pembelahan secara sosial politik.

Hal tersebut berkaitan dengan temuan hasil sigi dari dua lembaga survei yakni Indikator Politik Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia, di mana keduanya mencatat bahwa publik tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden.