TRIBUNNEWS.COM - Hasil survei Litbang Kompas terbaru menunjukkan sebagian besar masyarakat setuju pemilihan umum (pemilu) tetap digelar di tahun 2024.

Sebanyak 62,3 persen responden memilih setuju pemilu digelar pada 14 Februari 2024.

Artinya, mereka menolak wacana penundaan pemilu.

Menurut Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, penundaan pemilu ini bukanlah isu partisan.

Baca juga: Survei LSJ: Ada 3 Faktor Elektabilitas Prabowo Tertinggi dan Sulit Dikejar

“Hasil survei, bahwa isu penundaan pemilu ini bukan isu partisan karena hampir semua kategori responden baik simpatisan Jokowi maupun simpatisan Prabowo sama-sama menolak penundaan Pemilu.”

“Mereka lebih berharap pemilu tetap digelar di tahun 2024,” ucapnya, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Selasa (15/3/2022).

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, sebanyak 62,3 persen setuju pemilu tetap digelar 14 Februari 2024.

Selanjutnya, 25,1 persen tidak mempermasalahkan pemilu ditunda atau tidak, 10,3 persen setuju pemilu ditunda 2-3 tahun lagi, dan 2,3 persen tidak tahu.

Terkait alasan penundaan pemilu, sebanyak 66,7 persen usulan pemilu ditunda karena kepentingan politik, 23,4 persen usulan pemilu ditunda demi pemulihan ekonomi, dan 9,9 persen tidak tahun.

Selain itu, hasil survei juga menunjukkan bagaimana sikap pemilih Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 terhadap Pemilu 2024.

Hasilnya, mayoritas pemilih Jokowi setuju Pemilu 2024 harus tetap digelar.

Baca juga: Survei LSJ: Mayoritas Puas Kinerja Jokowi, Tapi Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Di mana 54,7 persen setuju pemilu tetap digelar 14 Februari 2024 dan 28,3 persen tidak mempersoalkan pemilu ditunda 2-3 tahun lagi atau tidak.

Kemudian, 14,5 persen responden pemilih Jokowi menyatakan setuju pemilu 2024 ditunda 2-3 tahun lagi untuk menjaga agenda pemulihan ekonomi akibat pandemi, serta 2,5 persen menjawab tidak tahu.

Lalu, untuk pemilih Prabowo dalam Pilpres 2019 juga mayoritas setuju pemilu 2024 tetap digelar.

“Sebanyak 75,4 persen dari kelompok responden pemilih Prabowo di 2019 menolak pemilu ditunda," ucap Yohan.

Yohan menambahkan, hasil survei pada pemilih partai juga menunjukkan sebagian besar menolak penundaan pemilu.

“Hal yang sama juga bisa dilihat dari latar belakang pemilih partai, yakni sebagian besar pemilih partai menolak penundaan pemilu.”

“Misalnya, pemilih PKB, hampir 45 persen menolak penundaan pemilu, lalu Golkar yakni 66,7 menolak penundaan pemilu,” jelasnya.

“Partai-partai di luar pemerintahan cenderung tinggi yang menolak penundaan pemilu,” imbuh Yohan.

Artinya, kata Yohan, jelas sekali bahwa isu penundaan pemilu bukan isu partisipan.

Jadi, hampir semua kelompok masyarakat setuju pemilu tetap digelar di 2024.

Diketahui, survei Litbang Kompas dilakukan melalui sambungan telepon pada 7-12 Maret 2022.

Sebenyak 1.002 responden berusia minimal 17 tahun berdomisili di perkotaan di 34 provinsi telah diwawancarai dalam survei.

Survei Litbang Kompas menggunakan metode pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error lebih kurang 3,1 persen.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya, Kompas.tv)

Simak berita lainnya terkait Masa Jabatan Presiden