TRIBUNNEWS.COM - Ekonom Universitas Indonesia (UI) sekaligus eks juru bicara Kementrian Perdagangan (Kemendag) Fithra Faisal Hastiadi menjelaskan strategi untuk mengontrol mafia minyak goreng.
Menurutnya, mafia dan spekulan minyak goreng harus dikontrol dengan konsolidasi yang signifikan.
Ia juga mengatakan mafia tidak bisa dikontrol dengan waktu yang singkat.
Sehingga perlu ada solusi ad hoc tetapi bukan dengan strategi subsidi minyak goreng.
"Mafia itu akan selalu ada ya dimanapun dan sudah terjadi sekian lama, kita bisa saja kontrol tetapi harus ada konsolidasi yang cukup signifikan."
"Kita bicara distribusi ini jangka menengah dan panjang, saya bilang ada diskoneksi yang terpolusi dengan produsen CPO (minyak sawit) harus dituntaskan."
"tapi tidak bisa dengan segera, maka harus ada solusi ad hoc tetapi bukan dengan subsidi," kata Fithra, dikutip dari kanal YouTube TvOneNews, Jumat (18/3/2022).
Baca juga: Eks Jubir Kemendag Sebut Subsidi Migor Dianggap Strategi Purba
Baca juga: KSP: Stok Minyak Goreng Aman, Masyarakat Jangan Panik dan Tidak Perlu Khawatir
Lebih lanjut Fithra mengatakan subsidi minyak goreng adalah startegi purba di era digital.
Lantaran resiko kegagalan dari strategi tersebut dinilai sangat tinggi.
"Saya sudah bilang subsidi ini adalah kebijakan purba di era digital,mahasiswa semester satu kalau kita bicara subsidi, ini adalah kebijakan yang secara empiris yang sering gagalnya," jelasnya
"Apalagi startegi subsidi ini tidak bisa dikontrol polusinya," tandasnya.
Baca juga: Polda Jatim Awasi Distribusi Minyak Goreng dari Produsen hingga ke Distributor
Alih-alih memberikan subsidi yang menurutnya tidak jelas dan pasti gagal, fithra memberi solusi berupa impor dengan melihat arbitrage (praktik memperoleh keuntungan dari perbedaan harga yang terjadi di antara dua pasar keuangan).
Sehingga pemerintah bisa membentuk dan memiliki kuasa supply yang pada akhirnya akan menipiskan harga minyak goreng.
"Karenanya dalam international economics ada namanya arbitrase, ketika kita bicara arbitrase kita bisa mengimpor yang ada disitu."