News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

YLBHI: Terjadi Kongkalikong di Isu Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Erik S
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sengaja dimunculkan sejak lama.

Kata Isnur, sebelum para elite politik seperti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, hingga Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan mengemukakan opininya, ada Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang sebelumnya juga telah melempar isu terkait.

Bamsoet sebelumnya juga kerap berbicara untuk mendorong adanya amandemen dan menambah masa jabatan presiden.

"Pernyataan terbuka yang disampaikan berbagai elite. Misalnya Bambang Soesatyo, mendorong amandemen, menambah masa jabatan presiden. Jadi bukan Airlangga, Muhaimin, Luhut, tapi sudah sangat konsisten para pejabat dan pemimpin partai yang mereka punya kuasa, punya peluang menentukan kebijakan secara terbuka menyampaikan di ruang publik," kata Isnur dalam diskusi daring, Sabtu (19/3/2022).

Baca juga: YLBHI: Penundaan Pemilu adalah Agenda Jahat yang Terstruktur

Menurutnya pernyataan para elite dan pejabat yang satu suara ini menandakan isu penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden dilakukan secara mafioso atau kongkalikong.

Sehingga kata Isnur, tindakan yang dilakukan mafia bukan cuma ada di masalah minyak goreng. Tapi juga terjadi pada isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Ini menandakan kebusukan ini dilakukan secara mafioso, secara kongkalikong bersama. Jadi kalau Mendag cerita kalah oleh mafia, ini agenda mafia bukan hanya di minyak," ungkapnya.

Baca juga: Beredar Undangan Rakor Kemenko Polhukam Bahas Isu Penundaan Pemilu, Ini Respons KPU RI

"Agenda mafia termasuk bersama - sama melanggar konstitusi. Level Menko Marvest, Menko Perekonomian tidak malu mengajarkan masyarakat mengkhianati konstitusi," jelas Isnur.

Berkenaan dengan ini YLBHI mengimbau masyarakat lebih siaga dan berhati - hati terhadap kedua isu tersebut.

"Kami mendorong masyarakat lebih siaga, berhati - hati," pungkas Isnur.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini