Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membuat mekanisme pelaporan surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana desa agar tidak rumit.

Hal itu disampaikan Presiden dalam acara Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Tahun 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa, (29/3/2022).

"Pak Mendagri ini coba diurus dengan kementerian keuangan agar yang namanya SPJ itu tidak ruwet-ruwet lah," katanya.

Presiden mengaku mendapat keluhan mengenai pelaporan SPJ penggunaan dana desa yang rumit.

Baca juga: Jokowi Setujui 3 Persen Dana Desa untuk Operasional

Ia tidak ingin nantinya para kepala desa hanya mengurusi masalah SPJ dan mengabaikan program yang sedang dijalankan.

"Nanti para kepala desa, tidak ngecek jalan, tidak ngecek irigasi, tidak ngecek Posyandu malah urusan buat SPJ saja," katanya.

Presiden sendiri mengaku pusing saat melihat SPJ yang harus diisi para kepala desa. Ia juga sebenarnya sudah memerintahkan beberapakali agar pengisian SPJ tidak rumit.

"Ternyata nggak mudah juga merubah sistem akuntansi kita, tapi semoga setelah keluhan ini nanti ditindaklanjuti oleh Mendagri, agar semuanya lebih simpel dan lebih mudah lebih sederhana," katanya.