TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Persoalan kesempatan dalam memperoleh kepemilikan rumah bagi kalangan generasi milennial menjadi satu sorotan Komisi VI DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat dengan para Direktur Utama (Dirut) Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (30/3/2022).

"Generasi muda kita, atau generasi milenial kesulitan untuk mendapatkan atau memiliki rumah. Saya mendorong program atau terobosan strategis dari Bank Tabungan Negara (BTN) dalam membantu masyarakat kita terutama generasi muda yang baru berkeluarga agar mendapatkan hunian. Buka akses seluas-luasnya dalam kepemilikan rumah generasi milenial,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah dalam RDP tersebut.

Erma menjelaskan, perumahan yang ditujukan bagi generasi milenial merupakan peluang besar.

Namun, BTN juga harus jeli dalam membuat konsep perumahan sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi generasi milenial.

“Generasi milenial punya ciri khas. Maunya yang simple, mudah, tidak mau berbelit-belit dan yang paling penting sangat melek terhadap teknologi. Kesempatan bagi Bank BTN dalam melakukan inovasi. Kemudahan akses transportasi dan teknologi harus menjadi pertimbangan utama baru kemudian hal lain misalnya desain eksterior, interior, kemudahan dalam pengurusan administrasi, dan sebagainya,” kata dia.

Baca juga: DPR Soal Kartel Minyak Goreng, Nyali KPPU Lebih Tinggi Ketimbang Kemendag

Dalam RDP yang dihadiri keempat Dirut Bank Himbara yakni Sunarso (Dirut PT Bank BRI), Bob Tyasika Anan (Dirut PT Bank BNI), Darmawan Junaidi (Dirut PT Bank Mandiri) dan Haru Koesmahargyo (Dirut PT Bank BTN).

Erma dalam RDP tersebut juga mengapresiasi kinerja Bank yang tergabung dalam Hibara ini, yang secara secara neraca kinerjanya dinilai baik.

"Saya mengapresiasi atas pemaparan para Dirut Bank Himbara semua, alhamdulillah semuanya baik, semuanya mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan,” ujarnya.

Baca juga: Polemik Anggaran Baju Dinas DPRD DKI Capai Rp 1,7 Miliar, Wagub hingga Anggota Dewan Bersuara

Dalam kesempatan tersebut, Erma juga menyoroti kasus 650 rumah bersubsidi di Ambon yang sedang bermasalah.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang telah membayar uang muka (Down Payment), kabarnya masih bekum bisa menempati rumah tersebut.

"Terjadi persoalan yang menurut saya seriusi, yakni program rumah subsidi di Ambon. Disana ada 650 rumah yang sudah selesai dibangun oleh pengembang. Tapi masyarakat yang sudah membayar DP nya ternyata sampai sekarang masih belum bisa menempati rumah tersebut. Kasihan mereka Pak, sedangkan mereka adalah bagian dari MBR yang semestinya memang berhak atas rumah subsidi," kata Erma yang juga Ketua DPP Perempuan Bangsa.

Erma mengingatkan kepada para Dirut Himbara agar permasalahan yang terjadi di Ambon tidak sampai terjadi di daerah lainnya.