Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pada awal Maret 2022, serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) kembali terjadi.

Sebanyak delapan orang karyawan PT Palapa Timur Telematika tewas diserang KKB di Beoga, Puncak, Papua.

Teror penembakan tersebut kian menegaskan bahwa KKB yaitu TPNPB dan OPM berupaya menghalangi pembangunan di Papua dengan menciptakan ketakutan di tengah masyarakat Papua.

Tindakan tersebut banyak dikecam, termasuk oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional-Pemuda Adat Papua (DPN PAP) Jan Christian Arebo.

Tindakan KKB tersebut merupakan pelanggaran HAM.

"Penembakan yang dilakukan KKB ini sudah dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Sehingga, saya katakan bahwa kelompok teroris yang melakukan penembakan terhadap 8 orang pekerja Telkom di distrik Beoga adalah tindakan pelanggaran HAM," kata Jan dalam webinar bertajuk 'Violence and Sabotage of Infrastructure Development in Papua', Rabu (30/3/2022).

Baca juga: Ditembak Mati, Pimpinan KKB Papua Toni Tabuni Pernah Rampas Senjata Aparat Hingga Bakar Bandara

Padahal menurutnya, warga Papua tak menolak pembangunan infrastruktur.

Adapun proyek yang saat ini sedang berjalan ialah penyempurnaan konektivitas di Bumi Cenderawasih, baik itu Trans Papua maupun jaringan telekomunikasi.

Ia mengatakan teror terus dibuat KKB dengan semakin berani dan brutal dalam melakukan aksinya.

Kata Jan, ada oknum tertentu yang menginginkan Papua tidak kondusif, kemudian menyebarkan berita tersebut lewat media sosial.

Baca juga: Sederet Aksi Toni Tabuni, Pimpinan KKB yang Tewas Ditembak Aparat: Terlibat Penembakan Kabinda Papua

"Hal-hal yang terus mengatasnamakan orang Papua akan terus saya tolak karena kami tidak pernah meminta referendum, kami ingin Papua tetap dalam NKRI," kata dia.

Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal mengajak seluruh elemen masyarakat tetap tenang agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Papua bisa dilanjutkan.

"Kita harus tunjukkan ke dunia internasional yang selama ini punya perhatian khusus terhadap Papua seperti Australia, Belanda, Amerika dan Inggris," kata Helmy.

Baca juga: KKB Pimpinan Egianus Kogoya Penyerang Pos Marinir di Nduga Diduga Memiliki 3 Senjata Berat

Sementara itu, tenaga ahli utama Kantor Sekretariat Presiden (KSP) Theo Litaay mengatakan faktor utama permasalahan di Papua ialah soal kepemimpinan. Menurutnya revisi UU Otonomi Khusus jadi penting agar sebuah daerah punya komitmen kuat terhadap program pembangunan.

"Secara resmi dengan adanya revisi UU Otsus, maka sistem Otsus yang diberlakukan di Papua akan lebih dirasakan pengaruhnya, terutama adanya mekanisme transfer langsung dan terpisah antara provinsi dan Kabupaten/Kota," kata Theo.