TRIBUNNEWS.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya untuk menyuarakan penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan Presiden.

Jokowi meminta para menteri untuk fokus bekerja menangani permasalahan yang sedang terjadi.

Mengingat, banyak permasalahan seperti kelangkaan minyak goreng, kenaikan Pertamax, kenaikan energi hingga kenaikan harga pangan.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi."

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak," kata Jokowi, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (7/4/2022).

Baca juga: Jokowi Diminta Copot Menterinya yang Ngeyel Gerilya Kampanye Penundaan Pemilu

Jokowi menegaskan, situasi global yang sedang sulit ini harus disampaikan dengan bahasa rakyat.

“Sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi,” jelasnya.

Dalam Sidang Kabinet, Presiden juga menyampaikan soal sense of crisis atau rasa kepekaan yang harus dimiliki oleh para menteri.

Khususnya, terkait permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia.

“Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis, harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat.”

“Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat, enggak melakukan apa-apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi,” ucap Jokowi.

Jokowi pun mempertanyakan, adanya kenaikan harga minyak goreng yang sudah berlangsung empat bulan, namun tidak penjelasan apa-apa.

Kemudian, Presiden juga menyinggung soal kenaikan Pertamax.

Baca juga: Moeldoko: Pemerintah Tidak Pernah Bicarakan Amandemen UUD 45 Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya menanggapi pernyataan Jokowi yang meminta menterinya tida mengungkit penundaan Pemilu.