Ia menilai,  wacana penundaan pemilu kini sudah tertutup setelah Presiden melontarkan pernyataanya.

"Saya yakin pernyataan presiden ada latar belakangnya, pasti ada komunikasi politik lebih lanjut terkait dengan kemungkinan-kemungkinan itu, artinya ya pintu itu memang sudah tertutup, ya realitas politiknya tak memungkinkan," katanya kepada Tribunnews.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Lebih lanjut, Bima mengakui, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), satu di antara tokoh yang mengusulkan penundaan Pemilu.

Namun, Zulhas juga sudah mengklarifikasi, hal itu sebatas usulan dan realitas politiknya tidak memungkinkan.

Tanggapan Pengamat: Bagus, Banyak Menteri Urus Kampanye

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin menilai apa yang diserukan oleh Presiden Jokowi merupakan langkah bagus.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya untuk menyuarakan penundaan Pemilu 2024.

Pasalnya, para menteri yang sempat menyuarakan penundaan Pemilu.

Di antaranya yakni Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Menanggapi hal tersebut, Ujang mengatakan, saat ini banyak Menteri yang justru mengurus kepentingan masing-masing.

"Karena mungkin selama ini kerja para menteri tak bagus dan banyak urusan diri masing-masing, termasuk kampanye sana sini," kata Ujang saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (6/4/2022).

Ujang juga menyebut, apa yang disampaikan Jokowi merupakan peringatan keras kepada para menterinya agar fokus bekerja.

Sehingga, kata Ujang, Jokowi punya pertimbangan menteri mana yang tidak bekerja dan berpotensi untuk di reshuffle.

"Ucapan agar menteri fokus bekerja itu peringatan keras. Bisa saja jika tak bagus kerjanya dan tak fokus akan direshuffle," jelas Ujang.

Tribunnews.com/Suci Bangun DS/Chaerul Umam/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)

Simak berita lainnya terkait Masa Jabatan Presiden