TRIBUNNEWS.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya untuk menyuarakan penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan Presiden.

Jokowi meminta para menteri untuk fokus bekerja menangani permasalahan yang sedang terjadi.

Mengingat, banyak permasalahan seperti kelangkaan minyak goreng, kenaikan Pertamax, kenaikan energi hingga kenaikan harga pangan.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi."

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak," kata Jokowi, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (7/4/2022).

Baca juga: Jokowi Diminta Copot Menterinya yang Ngeyel Gerilya Kampanye Penundaan Pemilu

Jokowi menegaskan, situasi global yang sedang sulit ini harus disampaikan dengan bahasa rakyat.

“Sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi,” jelasnya.

Dalam Sidang Kabinet, Presiden juga menyampaikan soal sense of crisis atau rasa kepekaan yang harus dimiliki oleh para menteri.

Khususnya, terkait permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia.

“Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis, harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat.”

“Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat, enggak melakukan apa-apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi,” ucap Jokowi.

Jokowi pun mempertanyakan, adanya kenaikan harga minyak goreng yang sudah berlangsung empat bulan, namun tidak penjelasan apa-apa.

Kemudian, Presiden juga menyinggung soal kenaikan Pertamax.

Baca juga: Moeldoko: Pemerintah Tidak Pernah Bicarakan Amandemen UUD 45 Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya menanggapi pernyataan Jokowi yang meminta menterinya tida mengungkit penundaan Pemilu.

Ia menilai,  wacana penundaan pemilu kini sudah tertutup setelah Presiden melontarkan pernyataanya.

"Saya yakin pernyataan presiden ada latar belakangnya, pasti ada komunikasi politik lebih lanjut terkait dengan kemungkinan-kemungkinan itu, artinya ya pintu itu memang sudah tertutup, ya realitas politiknya tak memungkinkan," katanya kepada Tribunnews.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Lebih lanjut, Bima mengakui, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), satu di antara tokoh yang mengusulkan penundaan Pemilu.

Namun, Zulhas juga sudah mengklarifikasi, hal itu sebatas usulan dan realitas politiknya tidak memungkinkan.

Tanggapan Pengamat: Bagus, Banyak Menteri Urus Kampanye

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin menilai apa yang diserukan oleh Presiden Jokowi merupakan langkah bagus.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya untuk menyuarakan penundaan Pemilu 2024.

Pasalnya, para menteri yang sempat menyuarakan penundaan Pemilu.

Di antaranya yakni Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Menanggapi hal tersebut, Ujang mengatakan, saat ini banyak Menteri yang justru mengurus kepentingan masing-masing.

"Karena mungkin selama ini kerja para menteri tak bagus dan banyak urusan diri masing-masing, termasuk kampanye sana sini," kata Ujang saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (6/4/2022).

Ujang juga menyebut, apa yang disampaikan Jokowi merupakan peringatan keras kepada para menterinya agar fokus bekerja.

Sehingga, kata Ujang, Jokowi punya pertimbangan menteri mana yang tidak bekerja dan berpotensi untuk di reshuffle.

"Ucapan agar menteri fokus bekerja itu peringatan keras. Bisa saja jika tak bagus kerjanya dan tak fokus akan direshuffle," jelas Ujang.

Tribunnews.com/Suci Bangun DS/Chaerul Umam/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)

Simak berita lainnya terkait Masa Jabatan Presiden