TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan dalam rencana memasuki Ibu Kota Negara Baru, Nusantara.

Kementerian PANRB menyebut, telah menyiapkan sekitar 60 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah ke Ibu Kota Baru, di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Hal itu disampaikan Tjahjo Kumolo saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022).

"Memasuki rencana Ibu Kota Negara baru, kami juga sudah mempersiapkan 60 ribu ASN dan anggota TNI/Polri yang kita harapkan awal 2024 sudah pindah," kata Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, pemindahan para ASN yang akan bertugas di Ibu Kota Baru akan dilakukan secara bertahap. Tentunya, dengan memperhatikan pembangunan infrastruktur di kawasan IKN.

Baca juga: Komisioner OJK yang Baru Harus Mampu Atasi Persoalan Sektor IKNB

"Nah ini tergantung bagaimana infrastruktur perumahan dan infrastruktur transportasi dan berbagai hal yang berkait dengan sekolah buat anak-anak dan sebagainya," papar Tjahjo.

Ia menambahkan, para persiapan perpindahan ASN juga dilakukan secara simultan dengan anggaran yang terbatas, terlebih dengan kondisi Covid-19 saat ini.

Tetapi, ada hikmah dari Covid-19 ini sehingga para ASN bisa bekerja di kantor maupun bekerja di rumah.

"Sehingga kebutuhan ASN yang ada kemudian mulai tahun ini akan kita tingkatkan PPPK-nya baik guru, perawat termasuk bidan, ini akan bisa memenuhi harapan para keseluruhan," jelasnya.

Sementara itu, Staf Ahli Kepala Bappenas Bidang Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Velix Vernando Wanggai menyebut ada tiga kementerian yang terlebih dahulu dipindah ke IKN.

Ketiganya yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Nantinya, ASN dari tiga kementerian itu juga akan ikut berpindah ke Penajam Paser Utara.

"Dalam konteks tahap paling awal ini, jika kantor presiden dan wapres ini pindah sebelum 2024, tentu beberapa kementerian Kemendagri, Kemenkeu dan Kementerian Pertahanan itu minimal strategic public office yang akan pindah," ujarnya.

Untuk Kementerian Keuangan, kata Velix akan dilakukan secara bertahap antara rentang waktu tahun 2024-2029 karena kementerian yang dipimpin Sri Mulyani tersebut adalah kementerian besar.

"Kemenkeu adalah kementerian besar, begitu juga SDM-nya. Sehingga pengaturan Kemenkeu akan diatur secara bertahap dalam strategi perpindahan ASN," terang Velix.(Tribun Network/yud/wly)