TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR dari PDIP, Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin, menyarankan agar menteri-menteri yang mencalonkan diri dalam ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 baik sebagai calon presiden atau wakilnya untuk mengundurkan diri. 

Termasuk juga menteri-menteri yang akan berkonsentrasi dalam Pilpres 2024 sebagai tim sukses (timses).

Hal itu disampaikan Hasanuddin menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menegaskan bahwa Pemilu 2024 tetap digelar pada 14 Februari dan KPU RI juga sudah membuat rancangan tahapan Pemilu 2024.

"Saya memprediksi begitu masuk tahap kampanye maka akan banyak menteri yang terlibat baik yang mencalonkan sebagai capres, wapres atau jadi timses. Maka, saya menyarankan agar para menteri ini untuk mundur," kata legislator PDI Perjuangan ini kepada wartawan, Kamis (14/4/2022).

Baca juga: Hasil Penelitian CSIIS Terkait Bursa Capres: Begini Urutannya

Hasanuddin mengatakan, selama satu tahun tahapan Pemilu 2024, mulai dari bulan Oktober 2023 hingga Oktober 2024 akan terjadi kevakuman dalam bekerja atau bisa dikatakan partai politik berkonsentrasi pada pemilu saja .

Karenanya, lanjut dia, para menteri ini nantinya tidak akan berkonsentrasi dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembantu Presiden Joko Widodo. 

Terlebih, kata dia, begitu pemenang Pilpres diumumkan akan terbentuk dua kelompok.

"Kelompok pertama yang jagonya kalah tentu akan pergi meninggalkan tugas pokok sebagai menteri. Kemudian kelompok yang menang juga tak akan berkonsentrasi lagi pada Pak Jokowi dan segera merapat pada presiden baru," ujarnya.

Hasanuddin menambahkan, performa seorang menteri ketika sedang melakukan tugasnya harus benar-benar profesional. 

Bila konsentrasinya sudah terpecah, kata dia, maka tentu kinerjanya sudah pasti menurun dan tidak sejalan dengan visi misi Presiden Jokowi.

"Jadi saya tegaskan sekali lagi menteri yang mencalonkan dalam Pilpres 2024 termasuk mereka yang akan menjadi timses untuk mundur supaya presiden dapat bekerja dengan baik," ujarnya.

Disentil PKB

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid 'menyentil' sejumlah menteri yang memanfaatkan posisinya untuk melakukan kampanye-kampanye politik menuju Pilpres 2024.

Ia pun meminta kepada para menteri tersebut agar fokus pada tugas yang diberikan oleh Presiden.

Bukan justru fokus kampanye politik menjadi capres.

”Agar para menteri fokus, jangan gunakan posisi menteri untuk kampanye politik dalam konteks untuk menjadi capres-capres, itu kan ada. Itu bagian dari koreksi untuk meningkatkan kinerjanya. Bahwa setiap orang punya hak untuk menjadi presiden, tapi ketika dia dalam posisi menteri, pembantu Presiden maka fokuslah pada tugas itu. Mudahan-mudahan Pak Presiden juga itu tahu itu,” kata pria yang akrab disapa Gus Jazil kepada wartawan, Kamis (24/3/2022) lalu.

Gus Jazil menambahkan Presiden memiliki ukuran untuk melihat apakah betul para menterinya bisa fokus bekerja pada bidangnya atau ada agenda terselubung (hidden agenda) yang kemudian membuat kinerja sejumlah menteri berkurang atau kurang fokus.

”Itu bisa dilihat, para pengamat bisa melihat, rakyat pun bisa melihat,” katanya.

Secara khusus, Gus Jazil meminta para menteri yang berasal dari PKB untuk bisa meningkatkan kinerjanya sehingga tetap mendapatkan kepercayaan dari Presiden dan bisa memberikan yang terbaik untuk melayani rakyat.

”Jika ada pekerjaan-pekerjaan yang lambat, tolong segera dipercepat. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang diharapkan oleh rakyat belum selesai, tolong segera diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” urainya.

Menurut Gus Jazil, jika semua menteri sudah on the track maka tidak perlu lagi ada reshuffle.

”Bagi PKB yang terpenting bahwa Presiden Jokowi dan pemerintahan yang ada bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Kalau PKB mau ditambah monggo, itu haknya Presiden. Kalau dikurangi kita ya jangan,” paparnya.

Gus Jazil mengatakan jikapun akan ada reshuffle, dirinya memprediksi tidak akan dilakukan dalam waktu dekat sebelum Bulan Ramadan.

 Kata Presiden soal Pemilu

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu, (10/4/2022).

Dalam Ratas tersebut, Presiden meminta jajarannya menyampaikan pada masyarakat bahwa Jadwal Pemilu sudah ditetapkan.

"Yang pertama saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada itu sudah ditetapkan," kata Jokowi.

Presiden menegaskan bahwa Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Hal tersebut perlu dijelaskan agar tidak muncul spekulasi bahwa pemerintah akan menunda Pemilu.

"Jangan sampai nanti muncul spekulasi yang isunya beredar di masyarakat pemerintah tengah melakukan penundaan pemilu, atau spekulasi perpanjangan jabatan Presiden dan yang berhubungan dengan tiga periode," katanya.

Presiden mengatakan bahwa gelaran Pemilu pada Juni 2024 dan Pilkada serentak pada November 2024 sudah disepakati. Begitu juga dengan tahapan Pemilu yang sudah dimulai tahun ini. Oleh karena itu ia meminta jajarannya untuk menyampaikan hal tersebut ke masyarakat.

"Dijelaskan sekalian tahapan Pemilu sudah dimulai di pertengahan Juni 2022, karena ketentuan UU nya 20 bulan sebelum pemungutan suara," pungkasnya.