TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menerima laporan adanya dugaan gratifikasi yang diterima Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menilai laporan terhadap Lili Pintauli itu merupakan ranah internal KPK. 

Namun, Komisi III tetap menunggu keputusan Dewas KPK atas laporan terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli tersebut.

"Lili Pintauli adalah persoalan internal KPK. Bagaimana KPK mengambil keputusan itu nanti kita melihat keputusan ini, back main-nya apa. Dengan begitu kita sama-sama bisa melihat," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2022).

Bambang menjelaskan dalam suatu lembaga, ada ranah internal organisasi, ranah publik, dan ada ranah yang sifatnya privat.

Dia menyebut bisa saja laporan terhadap Lili ini ditanyakan saat rapat di Komisi III.

"Jadi kalau soal Lili Pintauli itu ranahnya KPK, nanti KPK kita lihat keputusannya apa. Sebagai ketua Komisi III, boleh dong kalau sewaktu waktu raker atau RDP dengan KPK bertanya," ujarnya.

Baca juga: Sudah 4 Kali Lili Pintauli Dilaporkan ke Dewas KPK, Kali Ini Diduga Terima Fasilitas Nonton MotoGP

Dewas KPK Pelajari Laporan Dugaan Gratifikasi Lili Pintauli Tonton MotoGP Mandalika

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menerima laporan adanya dugaan gratifikasi yang diterima Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Dalam laporan itu, Lili diduga telah menerima gratifikasi terkait menonton ajang MotoGp Mandalika pada 18-20 Maret lalu.

"Ya, benar ada pengaduan terhadap Ibu LPS (Lili Pintauli Siregar)," ujar Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi, Selasa (12/4/2022).

Haris berkata, Dewan Pengawas KPK tengah mempelajari laporan tersebut.

Namun, ia tidak menjelaskan rinci mengenai isi laporan tersebut. 

Menurut informasi yang dihimpun, saat ini Dewas KPK masih meminta data dan keterangan dari sejumlah pihak mengenai laporan Lili Pintauli.

"Saat ini Dewas sedang mempelajari pengaduan tersebut sesuai prosedur operasional baku yang berlaku," kata Haris.

Lili belum merespon pesan WhatsApp yang dikirimkan ke nomornya. Pesan itu hanya bercentang satu. 

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri juga belum merespon pesan WhatsApp yang dikirimkan ke nomornya.

Lili Pintauli Siregar sebelumnya sudah dinyatakan bersalah melanggar etik karena dihubungi mantan Wali Kota Tanjungbalai Muhamad Syahrial.

Dewas KPK menyatakan Lili bersalah melanggar kode etik karena menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak beperkara. 

Mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu dijatuhi sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok 40 persen selama 12 bulan.

"Menghukum terperiksa dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (30/9/2021).

Tumpak menyebut Lili melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf b dan a dalam Peraturan Dewas Nomor 02 Tahun 2020 tantang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku.

Dewas menyatakan Lili terbukti memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan KPK menekan Syahrial. 

Tekanan itu dilakukan agar Syahrial mengurus masalah kepegawaian adik iparnya, Ruri Prihatini Lubis, di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kualo Tanjungbalai.

Baca juga: Lili Pintauli Berulah Lagi, MAKI: Tak Berguna Bagi KPK, Lebih Baik Undur Diri

Padahal saat itu, KPK tengah menyelidiki dugaan jualbeli jabatan yang dilakukan Syahrial.

Lili kemudian kembali dilaporkan ke Dewas KPK berkenaan dengan penyebaran berita bohong.

Lili pernah membantah telah berkomunikasi dengan mantan Wali Kota Tanjungbalai Muhamad Syahrial saat jumpa pers pada April 2021 terkait perkara korupsi yang ditangani KPK.

Padahal, berdasarkan hasil pemeriksaan Dewas KPK, komunikasi tersebut terbukti, dan Lili pun sudah dijatuhi sanksi etik berat berupa pemotongan gaji 40 persen selama setahun. 

"Pengaduan etik baru terhadap Ibu LPS (Lili Pintauli Siregar) dalam proses di Dewas," kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi, Rabu (9/2/2022).

Belum diketahui sudah sampai mana pengusutan Dewan Pengawas KPK atas pelaporan ini.