Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelisik pengajuan syarat untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) bagi Kabupaten Tabanan, Bali.

Hal itu didalami tim penyidik lewat pemeriksaan Yudhie Hatmadji Sudjarwo, PNS pada Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi Dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas dan Yudo Dwinanda Priaadi, mantan Direktur Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara tersangka mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti (NPEW).

"Kedua saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan persyaratan hingga penilaian untuk mendapatkan dana DID," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (20/4/2022).

Baca juga: KPK Tambah Masa Penahanan Mantan Bupati Tabanan Cs

Harusnya tim penyidik turut memeriksa Purwito, PNS/Kepala Seksi pada Subdit. Data Non Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan).

Namun, dikatakan Ali, Purwito tidak hadir dan tim penyidik akan melakukan penjadwalan ulang.

KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terkait pengurusan DID untuk Kabupaten Tabanan, Bali Tahun 2018.

Ketiga tersangka tersebut yakni, mantan Bupati Tabanan Bali dua periode, Ni Putu Eka Wiryastuti (NPEW).

Kemudian, Dosen Universitas Udayana sekaligus mantan Staf Eka Wiryastuti, I Dewa Nyoman Wiratmaja (IDNW) dan mantan Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus Fisik II pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rifa Surya (RS).

Eka Wiryastuti dan Nyoman Wiratmaja ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Sedangkan Rifa Surya, ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Rifa Surya diduga menerima suap bersama mantan pejabat Kemenkeu, Yaya Purnomo.

Dimana, kasus ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yang menjerat Yaya Purnomo.