Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat meminta aparat hukum, khususnya Kejaksaan Agung, untuk merespons dugaan soal dana minyak goreng untuk membiayai operasi politik penundaan Pemilu.

Menurut Kamhar Lakumani selaku Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, jika hal tersebut benar adanya, maka ini patut dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa.

"Rakyat dibuat sengsara berbulan-bulan kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng. Terjadi antrean panjang setiap harinya di berbagai daerah, bahkan sampai terjadi korban jiwa," kata Kamhar dalam pesan yang diterima Tribunnews, Senin (25/4/2022).

Dia menambahkan, tak hanya secara hukum, mekanisme politik juga mesti ditempuh di parlemen.

"Jika kemudian ini benar adanya, sama halnya menjajah dan merampok rakyat bangsa sendiri membiayai makar konstitusi untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan," ujar dia.

Baca juga: Legislator Demokrat: Larangan Ekspor CPO-Minyak Goreng Bentuk Tindakan Tegas Presiden

Baca juga: Warga Cakung Gelar Doa Bersama: Semoga Harga Minyak Goreng Stabil

Kamhar mengatakan bahwa seperti inilah watak dan cara bekerja penjajah di masa lalu yakni dengan cara mengeksploitasi rakyat untuk kepentingan ekonomi dan kekuasaan penguasa.

"Sekali lagi jika benar adanya, maka penguasa saat ini patut disematkan sebagai penguasa lalim yang tak berperikemanusiaan dan perikeadilan," kata dia.

Menurutnya, ini bisa menjadi sistem penjelas mengapa kebijakan terkait minyak goreng ini tak berjalan efektif.

Semestinya, kata dia, kebijakan domestic market obligation (DMO) dan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) bisa menjamin ketersediaan minyak goreng dalam jumlah yang memadai dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

"Kita adalah negara penghasil CPO dan minyak goreng berbahan baku sawit terbesar di dunia dengan kebutuhan nasional hanya 30% dari total produksi, 70% untuk ekspor. Tak masuk akal jika terjadi kelangkaan dan kemahalan di dalam negeri," katanya.

"Bayangkan saja, beras yang masih impor ratusan ribu hingga jutaan ton per tahun, tak terjadi seperti ini. Malah minyak goreng sawit kita sebagai penghasil terbesar di dunia, ini terjadi.  Ini karena disusupi penumpang gelap yang ingin melanggengkan kekuasaan," pungkasnya

Baca juga: Ombudsman RI: Sinyal Krisis Stok Minyak Sawit RI Sudah Nampak Sejak Tahun 2019

Baca juga: Larangan Ekspor Sawit dan Minyak Goreng akan Membuat Stok di Pasaran Melimpah dan Harga Terjangkau

Adapun informasi dugaan tersebut dikatakan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu.

Masinton mengungkapkan memiliki informasi adanya dugaan urun dana (fundraising) untuk membiayai wacana penundaan pemilu 2024 dari kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

"Ya saya ada informasi menyampaikan ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen ya, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu itu," kata Masinton Pasaribu kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/4/2022).

Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan itu kemudian mengaitkan deklarasi dukungan terhadap ide '3 periode' yang dilontarkan sejumlah petani plasma.

Mereka, kata Masinton, disebut sebagai binaan korporasi besar yang berkaitan dengan produksi minyak sawit mentah atau CPO.

"Kemudian ada deklarasi-deklarasi untuk perpanjangan masa jabatan presiden dari petani-petani plasma binaan korporasi besar. Begron itu tadi dalami aja. Ya kalau saya sih mendengar ada sinyalemen ke sana. Saya cek-cek juga ya ada indikasi itu. Jadi sinyalemen kelangkaan minyak goreng kemudian harga-harga yang mahal ya ini kan dimanfaatkan betul," kata politikus PDIP itu.

"Tapi situasi di internasional harganya sedang tinggi kemudian kebutuhan dalam negerinya kenapa nggak dipenuhi, gitu loh, kan ada indikasi ke situ, ya untuk apa duitnya," lanjutnya.

Lebih lanjut, dia menilai informasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) soal kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) minyak goreng.

Dia meminta penyidik Kejagung mendalami soal para pemain di balik kartel minyak goreng. (*)