Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Bupati Bogor, Ade Yasin, angkat bicara terkait kasus suap yang kini menjeratnya dan membuatnya ditangkap KPK.
Dengan tegas Ade Yasin membantah bahwa ia telah menyuap pegawai BPK perwakilan Jawa Barat.
Ade menyebut ia hanya dipaksa untuk bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya.
"Saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya. Sebagai pemimpin, saya harus siap bertanggung jawab," kata Ade dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Kamis (28/4/2022).
Baca juga: Ade Yasin Jadi Tersangka dan Ditahan KPK, Iwan Setiawan Ditunjuk Isi Posisi Plt Bupati Bogor
Lebih lanjut Ade menekankan bahwa upaya penyuapan tersebut adalah inisiatif dari anak buahnya.
Bahkan Ade juga menyebut bahwa inisiatif yang diambil anak buahnya ini sebagai Inisiatif Membawa Bencana (IMB).
"Itu ada inisiatif dari mereka, jadi ini namanya IMB ya, inisiatif membawa bencana," terang Ade.
Diketahui Ade Yasin terjaring OTT KPK yang dilakukan pada Selasa (26/4/2022) malam hingga Rabu (27/4/2022) pagi.
Baca juga: Kalapas Sukamiskin Ungkap Reaksi Rachmat Yasin dengan Kabar Sang Adik Ade Yasin, Kena OTT KPK
Tak sendiri, Ade juga ditangkap bersama beberapa pegawai BPK perwakilan Jawa Barat.
Kini status Ade sudah ditetapkan menjadi tersangka bersama tujuh orang lainnya.
Penangkapan Ade tersebut dilakukan karena Ade diduga telah memberi suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.
Baca juga: Ade Yasin Suap Auditor Demi Predikat WTP, ICW Singgung Gagalnya Pengawasan Internal BPK
Apa Pentingnya Predikat WTP dari BPK yang Membuat Bupati Bogor Ade Yasin Keluarkan Miliaran Rupiah?
Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin diduga sampai harus menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat agar kinerjanya bisa terlihat bagus.
Yakni agar laporan keuangan Pemkab Bogor bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Kasus dugaan suap yang dilakukan Ade Yasin terungkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tim penyidik KPK menangkap Ade yang merupakan adik dari mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin, beserta tiga anak buahnya dan 4 orang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat pada Rabu (27/4/2022).
Baca juga: Konstruksi Perkara Kasus Suap Ade Yasin dan Peran Keterlibatan 7 Tersangka Lainnya
Setelah diperiksa dan melakukan gelar perkara, KPK menetapkan 8 orang tersangka termasuk Ade setelah penangkapan.
KPK juga menyita uang dalam pecahan rupiah sebesar Rp 1,024 miliar yang diduga untuk menyuap 4 auditor BPK itu.
Ade diduga memerintahkan 3 anak buahnya yakni Sekdis Dinas PUPR Bogor Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Bogor Ihsan Ayatullah, dan PPK pada Dinas PUPR Kab. Bogor Rizki Taufik untuk menyuap 4 pegawai BPK supaya mendapatkan predikat audit wajar tanpa pengecualian.
Perkara suap dengan modus untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dalam laporan keuangan bukan kali ini terjadi.
Baca juga: Buntut Kasus Suap Bupati Bogor Ade Yasin, 4 Pegawai BPK Perwakilan Jabar Dinonaktifkan
Opini itu diburu karena sangat terkait dengan kebutuhan para kepala daerah, kementerian, hingga lembaga supaya organisasi yang mereka pimpin dinilai cakap dalam mengelola dan menyerap anggaran.
Selain itu, status opini WTP dalam laporan juga dinilai mampu mendongkrak citra kepala daerah hingga menteri yang bisa digunakan untuk kepentingan politik.
Celah itu yang digunakan oleh para pejabat pemerintahan daerah hingga kementerian dan auditor BPK.
Para penyelenggara negara kemudian bersiasat untuk mengutak-atik laporan keuangan supaya mendapatkan opini WTP dengan imbalan suap kepada auditor.
”Mendapatkan status tersebut dari BPK memang berdampak besar pada lembaga negara atau pemerintah daerah terkait. Kepercayaan publik meningkat, reformasi birokrasi dianggap berhasil sehingga modus suap pun dihalalkan,” kata peneliti Indonesia Corruption Watch, Febri Hendri, di Jakarta, Sabtu (27/5/2017).
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Hasanudin Aco)