Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Mudik Lebaran telah usai, sebagian masyarakat telah kembali melakukan aktivitas masing-masing.
Pemerintah melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersyukur mudik pada tahun ini berjalan dengan baik.
Kendati demikian diakuinya, pelayanan yang diberikan pemerintah selama mudik Lebaran 2022 belum maksimal.
Menurut Budi, hal ini terjadi karena jumlah pemudik yang melonjak, sehingga mobilitas begitu tinggi.
Untuk itu, Kemenhub akan melakukan evaluasi agar kegiatan mudik di tahun-tahun mendatang bisa diantisipasi lebih baik.
“Oleh karenanya kami sampaikan permohonan maaf belum bisa memenuhi harapan semua pihak."
Baca juga: Kisah Hamjah, Pemudik yang Terpaksa Tidur di Kandang Ayam Tengah Hutan, Ban Motor Bocor hingga Mogok
"Kami akan lakukan evaluasi agar kegiatan mudik dan juga kegiatan di mana akan ada pergerakan yang masif di masa yang akan datang, dapat diantisipasi dengan lebih baik."
"Berbagai masukan telah kami terima dan Alhamdulillah pada umumnya menyampaikan bahwa mudik pada tahun ini berjalan dengan baik," kata Budi dikutip dari Kompas.com, Senin (9/5/2022).
Seiring dengan hal itu, Budi berharap tidak ada kenaikan kasus setelah masa mudik berakhir.
Untuk itu, Budi meminta agar pemudik menjaga protokol kesehatan.
"Kami selalu menekankan agar protokol kesehatan dijalankan dengan baik, sehingga diharapkan tidak terjadi kenaikan kasus usai masa mudik," lanjut Budi.
Perencanan Lebih Matang
Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, PT Jasa Marga mencatatkan adanya peningkatan volume kendaraan pemudik pada arus balik lebaran 2022 di H+4 atau Sabtu (7/5/2022) kemarin.
Bahkan peningkatan volume kendaraan tahun ini melebihi periode lebaran sebelum pandemi, yakni tahun 2019.
Corporate Communication and Community Development Group Head PT Jasa Marga Dwimawan Heru mengklaim, bahwa kondisi arus lalu lintas masih dalam kategori terkendali.
Baca juga: Mulai Hari Ini Kemenag Terapkan WFH 50 Persen, Diprioritaskan untuk Pegawai yang Mudik Lebaran
Sehingga meskipun terjadi peningkatan secara signifikan, namun kepadatan masih dapat dikendalikan.
"Ini yang membedakan dari 2019. Pada tahun 2019 untuk mengurai lalin sebesar ini dibutuhkan waktu hingga 24 jam untuk menguras kepadatan luar biasa yang terjadi di berbagai segmen Jalan Tol Jakarta-Cikampek," kata Heru, Minggu (8/5/2022).
Sementara tahun ini keseluruhan stakeholder termasuk kepolisian dan pemerintah telah membuat perencanaan yang lebih baik.
Beberapa skema penguraian arus lalu lintas di ruas jalan tol juga diterapkan.
Mulai dari mekanisme one way atau satu arah dan Contraflow serta Ganjil-Genap.
"Tahun ini dengan perencanaan yang lebih matang, dan koordinasi yang jauh lebih intensif, relatif tidak terjadi kepadatan yang berarti di Jalan Tol Jakarta-Cikampek," tegas Heru.
Kurangi Mobilitas, Pemerintah Undur Jadwal Masuk Sekolah
Pemprov Jawa Barat merespon aturan yang diinstrusksikan pemerintah yang menyarankan diterapkannya kebijakan penundaan pembelajaran tatap muka (PTM).
Baca juga: Mudik Dikhawatirkan Timbulkan Lonjakan Covid, Kepala BIN: Pemerintah Sudah Siapkan Berbagai Skenario
Pengunduran jadwal masuk sekolah ini dilakukan agar kemacetan pada arus balik mudik lebaran berkurang.
PTM akan diundur dan mulai akan diberlakukan pada tanggal 12 Mei mendatang.
Kebijakan ini berlaku bagi siswa tingkat SD, SMP dan SMA.
Uu Ruzhanul Ulum meminta seluruh walikota dan bupati di Jawa Barat untuk mengikuti instruksi ini.
Baca juga: Urai Kemacetan Arus Balik Lebaran, Pengusaha Diminta Atur Jadwal WFH bagi Karyawannya
Penundaan PTM, kata Uu Ruzhanul, dapat mencegah penumpukan pemudik saat arus balik lebaran.
"Kebijakan ini dengan kerendahan hati mohon agar dapat diikuti juga oleh para bupati/walikota."
"Sehingga anak sekolah semuanya masuk pada hari Kamis," jelas Uu Ruzhanul dikutip dari Kompas Tv, Minggu (8/5/2022).
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Rizki Sandi Saputra)(Kompas.com:Mutia Fauzia)