Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago menyoroti sejumlah elemen masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi atau unjuk rasa.
Menurut Irma, elemen masyakat itu harus memahami peraturan sebelum melakukan aksinya.
Menurutnya, unjuk rasa memang dijamin konstitusi tapi jangan sampai ada upaya pemakzulan terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Pemakzulan hanya bisa dilakukan oleh parlemen dengan alasan yang konstitusional,” kata Irma kepada wartawan, Rabu (11/5/2022).
Irma menjelaskan, apabila ada yang mendesak Presiden Jokowi mundur, tampaknya belum memahami peraturan yang ada.
“Tidak cerdas saja minta Presiden mundur tanpa alasan konstitusional yang jelas. Ngerti UU enggak,” jelasnya.
Meski begitu, Irma menyadari betul bahwa menyampaikan pendapat atau aspirasi dimuka umum merupakan hak warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945.
Namun, jangan juga mengklaim atas nama seluruh rakyat Indonesia.
Baca juga: Legislator Golkar: Demo Silakan, Tapi Tak Ada Urgensinya Tuntut Pemakzulan Presiden Jokowi
“Demo memang hak rakyat, tapi sekelompok masyarakat tidak bisa mengatasnamakan rakyat Indonesia,” katanya.
Diketahui, massa demonstran saat melakukan aksi unjuk rasa pada bulan Ramadan kemarin, sempat terbentang spanduk yang mendesak 'Jokowi Mundur' dari jabatan Presiden Republik Indonesia.
Selain itu, spanduk tersebut juga bertuliskan 'Mosi tidak percaya terhadap DPR dan Pemerintah Jokowi-Ma'ruf'.
Akhirnya, terjadi bentrokan saat demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Rencananya, sejumlah elemen masyarakat dari buruh seperti Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) akan kembali gelar demo besar pada 21 Mei 2022, bertepatan dengan momentum reformasi.
Aksi itu puncak dari rangkaian gelombang unjuk rasa di berbagai daerah.
Massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menilai, Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin telah gagal mensejahterakan rakyat.