Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menanggapi terkait lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dinilai rentan terhadap ancaman serangan udara.

Andika mengakui TNI masih memiliki kekurangan jika dilihat dari aspek alutsista bukan hanya dari sisi matra udara, melainkan juga matra darat dan laut.

"Memang kalau dilihat dari Alusista kita memang masih kurang banyak sekali. Bukan hanya di udara tapi juga di matra darat dan matra laut," kata Andika di Gedung PBNU Jakarta Pusat pada Senin (23/5/2022).

Namun demikian, kata dia, TNI beeterima kasih kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan yang telah melakukan pengadaan alutsista semaksimal mungkin.

Baca juga: Jenderal Andika Sanggupi Permintaan LPSK Dukung Pengamanan Saksi dan Korban Kerangkeng Langkat

Andika mengatakan, pemerintah telah berusaha memberikan yang terbanyak sesuai dengan kondisi keuangan negara yang ada.

"Tapi yang jelas tidak ada pemerintah yang kemudian tidak berusaha maksimal dalam memberikan anggaran, termasuk pemerintah presiden saat ini," kata dia.

Diberitakan sebelumnya Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mengatakan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, rentan terhadap ancaman udara dari luar.

"Secara geografis, Nusantara memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman eksternal. Khususnya yang bersumber dari udara," kata Andi saat menyampaikan orasi ilmiah di Ruang Dwiwarna Purwa Lemhannas, Kamis (19/5/2022).

Baca juga: Wejangan Jenderal Andika Untuk Dankormar, Ingatkan Soal Olahraga Hingga Latihan Bersama Negara Lain

Karena itu, Andi meminta agar kapasitas anti-access/area-denial (A2/AD) di sekitar IKN perlu diperkuat.

Terkait hal itu, Andi menekankan pentingnya pemindahan ibu kota negara perlu disertai perubahan paradigma pertahanan.

"Selama ini, pertahanan Indonesia cenderung berfokus pada pertahanan berbasis darat dengan mengandalkan strategi pertahanan mendalam (in-depth defense)," ujar Andi.

Menurutnya, paradigma ini dinilai tidak lagi optimal karena tidak sejalan dengan posisi geografis serta topografi Ibu Kota Nusantara.

Lebih lanjut, Andi menegaskan, Indonesia harus lebih mengedepankan prinsip forward presence untuk menjaga Nusantara di sektor maritim.

"Kemudian struktur topografi Nusantara mengharuskan sistem pertahanan darat harus lebih diarahkan pada mobilitas strategis," ucap Andi.

Dia menambahkan, pembangunan IKN akan dilakukan dalam beberapa tahapan dimulai kelengkapan dimensi regulasi di tahun 2020-2020 hingga terwujudnya IKN sebagai kota dunia yang berkarakter kota hijau dan juga kota digital.

Selain itu, jelas dia, salah satu kajian strategis tentang ketahanan IKN yang akan dikaji lebih dalam adalah tentang gelar pertahanan IKN.

"Restrukturisasi gelar pertahanan juga akan berlangsung dalam beberapa tahap yang diharapkan tuntas di tahun 2035," ungkap Andi.