Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini mendorong transparansi dana sawit yang ada di BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit).

Hal itu disampaikannya dalam diskusi Dialektika Demokrasi bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5/2022).

"Sebenarnya, intinya jangan ada dusta di antara kita," kata Anggia.

Legislator Fraksi PKB daerah pemilhan (Dapil) Jawa Timur VI itu menuturkan, sejauh ini rapat-rapat yang digelar Komisi IV dengan BPDPKS tak cukup menghasilkan sejumlah informasi yang dibutuhkan dewan.

"Kebetulan saya Ketua Panja Kelapa Sawit saat ini, dua kali kita undang BPDPKS dan banyak hal yang kita nggak dapat jawaban. Mentok," ujar Anggia.

Baca juga: Menko Luhut akan Audit Seluruh Perusahaan Sawit Mulai Juni, Sebut Pertama Dalam Sejarah

Dalam rapat, pihak BPDPKS cenderung "membeo" kepada Komite Pengarah.

"Kita, ya memang hanya melakukan ini aja.. sesuai dengan instruksi dari komite pengarah," ujarnya menggambarkan respons BPDPKS dalam rapat dengan DPR.

Menurut Anggia, penggunaan dana sawit di BPDPKS sejauh ini tak cukup proporsional.

"Sudah banyak catatan dan masukan sebenarnya untuk membuat kebijakan (di BPDPKS, red) itu lebih proper," katanya.

Berbicara subsidi minyak goreng dari dana BPDPKS, lanjut Anggia, persoalan data seharusnya bisa clear.

"Saya setuju sebenarnya, subsidi ini adalah langkah jangka pendek untuk membantu masyarakat. Tetapi, bagaimana ini datanya?" ujarnya.

Baca juga: Pemerintah akan Benahi Prosedur dan Regulasi BPDPKS

Lebih lanjut, menurut Anggia, pembentukan Pansus BPDPKS bisa menjadi opsi untuk pembenahan.

"Karena selama ini belum ada tanda-tanda pengunaan dana di BPDPKS ini bisa terbuka, ada transparansi, lalu kita tahu; Runutannya seperti apa? Anggarannya dari mana? Alokasinya bagaimana?" katanya.