TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat mendukung rencana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait menggugat ambang batas pencalonan presiden ke Mahkamah Konstitusi.

"Kita memiliki kesamaan pandangan agar PT yang sebelumnya 20 % kursi di DPR atau 25 % perolehan suara nasional  menjadi 0 % ," kata Kamhar Lakumani selaku Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat dalam pesan yang diterima, Rabu (1/6/2022).

Menurutnya, perubahan soal ambang batas tersebut menjadi penting agar tak kembali mengulang pengalaman pada dua kali pemilu terakhir yang hanya menyajikan 2 pasang calon, yang kemudian berakibat pada terjadinya pembelahan di masyarakat.

"Jika keadaan ini terus berlanjut, berpotensi besar berakibat pada terjadinya gesekan terbuka sesama anak bangsa yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa. Tentu ini tidak kita kehendaki," ujar Kamhar.

Baca juga: Pengamat soal Hubungan Jokowi dan Megawati : Bukan Ingin Dijauhkan Tapi Saling Menjauhkan 

Lagipula, lanjut Kamhar, penghapusan atau PT menjadi 0 % akan memberi kesempatan pada semakin banyaknya putra dan putri terbaik bangsa untuk tampil di pentas kepemimpinan nasional.

"Sekaligus memberikan pilihan yang semakin banyak bagi rakyat untuk menyeleksi dan memilih pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini," lanjut dia

Dia menambahkan bahwa revisi ambang batas ini menjadi 0 % ini telah disuarakan Demokrat sebelum Pilpres 2019 yang lalu dan secara konsisten terus disuarakan hingga kini.

"Apakah ke depan akan menempuh langkah yang sama dengan PKS untuk melakukan judicial review atau menempuh langkah lainnya, ini masih harus dikalkulasi lagi lebih matang dan mendalam agar berhasil sesuai harapan," pungkasnya.

Baca juga: Ketua Umum Gerindra Prabowo Bertemu Surya Paloh di Kantor Nasdem

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) memastikan PKS akan mengajukan gugatan atau uji materi (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan tersebut kata HNW terkait dengan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) 20 persen.

Gugatan itu juga kata HNW merupakan keputusan dari partai.

"Waktunya tentu kami menunggu timing yang tepat ya karena secara prinsip kami menunggu saja usulan daripada kawan-kawan yang sekarang mengajukan tuntutan untuk 0 persen," kata HNW saat ditemui awak media usai pertemuan dengan KAMI di Gedung DPR RI Nusantara V, Selasa (31/5/2022).

Kendati demikian, HNW tidak membeberkan secara pasti kapan pengajuan gugatan itu akan dilayangkan PKS.

Dirinya hanya memastikan jika gugatan itu terus ditolak, maka pihaknya akan mengupayakan opsi lain.

"Secara prinsip kami mendukung tetapi kami tentu mentemakan kalau ini terus ditolak begitu tentu kami harus mengajukan opsi yang lain," kata HNW.

"Nah opsi yang lain itu tunggu saja ketika kami akan mengajukan," sambungnya.

Baca juga: Prabowo Bertemu Surya Paloh, Nasdem Tepis Isu Koalisi

Adapun pelayangan gugatan PT tersebut karena PKS tidak ingin pelaksanaan pemilu 2019 kembali terjadi pada pemilu 2024 mendatang.

Dimana kata dia, dampak dari pemilu tersebut telah menciptakan perpecahan di kalangan masyarakat yang dirasa hingga saat ini.

"Sehingga dari dua calon itu menghadirkan apa yang ekarang ini masih sangat disayangkan yaitu terjadi pembelahan," ucap HNW.

Tak hanya itu, dengan tingginya ambang batas pencalonan presiden 20 persen itu, mengakibatkan banyak partai politik yang membuat blok-blok dengan membentuk koalisi.

Sehingga kata dia, dari sekian banyak partai politik yang ada dan memiliki potensi, namun hanya ada dua pasangan calon presiden yang bertarung.

"Dimana karena presidential threshold terlalu tinggi dimana kemudian ada kondisi ada partai-partai memblok sehingga hanya memunculkan dua calon saja," ucap HNW.

"Padahal kita punya banyak calon yang bagus era pak Jokowi ini banyak tampil kader bangsa yang baik-baik yang berkualitas yang potensial yang mudah-mudahan juga bahwa saya yakin kita tidak menginginkan terhadap pembelahan bangsa ini," tukas Wakil Ketua MPR RI itu