News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Projo: Musyawarah Rakyat Digelar Terbuka dan Transparan

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Malvyandie Haryadi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi saat menjadi narasumber pada wawancara khusus Tribun Network di Palmerah, Jakarta Pusat, Selasa (7/6/2022). Pada kesempatan tersebut Budi Arie memberikan pandangan situasi politik menjelang pemilihan presiden 2024. Tribunnews/Jeprima

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengatakan musyawarah rakyat (musra) rencananya digelar mulai awal Juli 2022 hingga April 2023.

Ia menjelaskan, musra menjadi mekanisme demokrasi untuk menyerap aspirasi dari bawah.

"Kita akan mulai awal Juli ini di Solo. Kita lakukan itu secara terbuka dan transparan di seluruh Indonesia," kata Budi Arie dalam wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Adapun alasan dipilihnya Solo karena merupakan tempat asal Presiden Jokowi.

"Agar bara api aspirasi dapat terserap dan menariknya bahwa ini model baru, saya yakin kalau waktunya beda, orangnya beda, pasti caranya beda," urainya.

Baca juga: Ketum Projo Sebut Puan Kader PDIP Paling Pantas Jadi Capres 2024

Musyawarah rakyat mengundang berbagai lapisan termasuk akademisi, jurnalis lokal, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, mahasiswa, dan lain-lain.

Mereka bisa menyampaikan pendapat tentang berbagai aspek misalnya agenda kebangsaannya, agenda programatiknya, kriteria maupun nama figur dan sosok.

"Seperti 2014 kita butuh sosok seperti Pak Jokowi di mana gerakannya jelas memobilisasi dan mengorganisir," tuturnya.

Baca juga: Projo Hadir di Acara KIB, Apakah Bentuk Dukungan? Ini Kata Sekjen DPP PAN

Budi Arie menuturkan puncak dari musra nantinya akan berakhir di DKI Jakarta.

Hasil musra diambil melalui e-voting yang kemudian dikompilasikan dan ditampilkan dari masing-masing daerah.

"Demokrasi harus mendengarkan aspirasi publik. Kita tidak bisa menunggu komando atau titah di mana partisipasi rakyat menjadi sangat penting," imbuhnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini