Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga, menilai wajar teguran keras yang dilayangkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas II PDIP.
Dalam pembukaan Rekernas PDIP, Megawati Soekarnoputri menyampaikan dirinya tidak segan akan menindak tegas kadernya yang sudah mulai melakukan manuver politik bahkan bermain dua kaki menjelang Pilpres 2024.
Jamiluddin menilai, pernyataan Megawati itu sudah tepat, karena kader yang demikian dinilainya sebagai orang yang tidak loyal dan layak untuk dipecat.
"Sudah seharusnya seorang Ketua Umum tidak mentolerir kadernya untuk bermain dua kaki. Kader seperti ini memang tak loyal ke partai sehingga tidak layak dipertahankan di partai," kata Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/6/2022).
Terlebih kata Jamiluddin, kader yang sudah diketahui bermain dua kaki biasanya memiliki sikap yang pragmatis dan transaksional.
Baca juga: Rakernas II PDIP, Megawati Minta Perempuan Diberi Kesempatan Lebih di Berbagai Bidang
Alhasil nantinya menurut dia, kader yang seperti demikian akan dengan mudah menggadaikan partainya.
"Jadi, ketegasan Megawati terhadap kadernya yang dua kaki selayaknya ditiru ketua umum partai lainnya. Sebab, dugaan kader dua kaki tidak hanya di PDIP tapi di partai politik lainnya," ucap Jamiluddin.
Beberapa contoh dijabarkan Jamiluddin terhadap para kader yang bermain dua kaki.
Baca juga: Kumpulan Pernyataan Megawati di Rakernas PDIP: Sebut Puan Galak hingga Larang Kader Bermanuver
Hal itu kerap ditemui dalam agenda Munas, Musda, dan Muscab partai yang sering menciptakan dua calon ketua umum partai atau lebih.
Di mana kata dia, pasti ada sebagian kader yang memberikan dukungan ganda dan dampaknya akan mencederai hasil dari musyawarah yang sudah digagas oleh partai.
Karenanya, Jamiluddin beranggapan, jika di suatu partai politik terdapat kader yang bermain dua kaki, sudah selayaknya untuk dikeluarkan.
"Kader seperti ini seharusnya dikeluarkan dari partainya karena dukungan ganda yang diberikan atas pertimbangan pragmatis dan transaksional," kata dia.
Baca juga: Megawati Sebut Koalisi Tak Sesuai Sistem Tata Negara Indonesia, Pengamat: Fakta di Lapangan Beda
Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri secara tegas menegus kader partai yang mulai melakukan manuver-manuver politik.