Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Bidang Program dan Aptika RTIK Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wikranata Arsa mengatakan pengguna media digital harus memiliki pemikiran kritis dalam menyeleksi informasi.

I Gusti Ngurah mengungkapkan terdapat berbagai fitur untuk mengecek fakta yang tersebar di media sosial.

"Itu ada beberapa toolsnya. Kalau ada berita mencurigakan gunakan fitur cek fakta yang tersedia," ungkap I Gusti Ngurah melalui keterangan tertulis, Selasa (28/6/2022).

Hal tersebut diungkapkan oleh I Gusti Ngurah dalam webinar Makin Cakap Digital bertema “Cegah Penyebaran Hoaks dengan Berpikir Kritis”.

Selain itu, perangkat digital juga dapat digunakan untuk menghindari serangan siber.

Baca juga: AMSI Cari Solusi Temukan Model Baru Bisnis Media Digital Agar Survive di Tengah Gempuran Medsos

"Optimalkan penggunaan digital perangkat lunak sebagai fitur proteksi dan serangan cyber," kata I Gusti Ngurah.

Sementara itu, Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram Hartin Nur Khusnia mengatakan dunia maya adalah dunia nyata yang pindah ke dalam perangkat.

Sehingga etika-etika di dalam kehidupan nyata juga harus diterapkan saat berselancar di dunia maya.

Dalam bermedia digital ada norma, sopan santun harus saling menghargai antara pengguna satu dengan pengguna lainnya di dunia digital.

"Memahami etika yang baik saat menggunakan digital media dapat membentengi diri dari kegiatan negatif di platform digital, dan jangan asal mengunggah di aplikasi harus tahu jaminan data kita," kata Hartin.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Cendana Dr. Yermia Djefri Manafe mengatakan nilai-nilai Pancasila juga perlu diterapkan di digital media.

Toleransi dan saling menghargai satu dengan yang lain dalam nilai-nilai Pancasila mampu menciptakan budaya bermedia digital dengan baik.

"Dunia digital adalah dunia kita yang sekarang. Mari kita mengisinya sebagai ruang yang berbudaya yang penuh dengan muatan nilai pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai gambaran bahwa kita adalah Indonesia," ucap dYermia.

Nilai demokratis pada Pancasila, menurutnya, memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berekspresi dan berpendapat tapi ada batasan dan konsekuensi hukumnya.