Sementara guna melawan nepotisme, kata Hasto, PDIP membatasi pencalonan kepala
daerah dan anggota legislatif dalam satu keluarga paling banyak hanya dua orang yang
bisa dicalonkan.

Serta tidak boleh dalam satu tingkatan dan satu daerah pemilihan yang sama.

Hasto dan jajaran politikus PDIP itu berada di KPK untuk mengikuti program PCB
Terpadu sebagai cara mendorong penguatan integritas di internal partai politik (parpol).

Program andalan KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri tersebut kali ini mengundang
PDIP sebagai parpol yang mendapatkan pembekalan antikorupsi.

Sejumlah elite PDIP yang hadir secara tatap muka ialah Hasto Kristiyanto, Olly
Dondokambey, Djarot Saiful Hidayat, I Made Urip, dan Mindo Sianipar.

Ketua KPK Firli Bahuri pun memberikan arahan langsung terkait pembekalan antikorupsi dalam agenda dimaksud.

Berdasarkan data penanganan perkara hingga Januari 2022, tercatat 310 perkara yang
melibatkan anggota DPR dan DPRD, 22 perkara yang melibatkan Gubernur, serta
sebanyak 148 Wali Kota/Bupati dan Wakil yang ditangani KPK.

Salah satu mantan kader PDIP yang terjerat korupsi dan menjadi perhatian publik adalah Harun Masiku, yang sampai saat ini berstatus buron. (tribun network/ham/dod)