Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menanggapi kabar akan dilantiknya Mayjen TNI Achmad Marzuki menjadi Penjabat Gubernur Aceh, Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi berpendapat tidak ada yang salah dari hal tersebut secara prosedural.
Itu karena menurutnya sebelum dilantik, Marzuki sudah terlebih dulu ditunjuk menjadi pejabat eselon I di lingkungan Kemendagri.
"Namun harus dipastikan dulu, yang bersangkutan itu dipensiun dari TNI atau alihstatus menjadi ASN/PNS?" kata Fahmi ketika dihubungi Tribunnews.com pada Selasa (5/7/2022).
Kedua hal itu, kata dia, punya perbedaan secara hukum.
Meski menurutnya dengan dinyatakan pensiun dari TNI maka Marzuki sudah berstatus sipil, namun seingatnya tidak ada aturan yang menyebut bahwa penjabat kepala daerah boleh diisi sipil non ASN maupun pensiunan.
Baca juga: Pj Gubernur Aceh dari Militer Aktif, KontraS: Melecehkan Semangat Reformasi
Demikian pula, kata dia, terkait jabatan Staf Ahli Menteri yang mestinya adalah jabatan ASN.
"Seperti pada waktu penunjukan Tanri Bali Lamo menjadi pejabat Gubernur Sulbar di masa lalu, yang bersangkutan menjalani proses alih status dulu dari Perwira Tinggi TNI menjadi PNS dengan jabatan eselon I di Kemendagri. Setelah itu baru di-SK-kan sebagai pejabat Gubernur dan dilantik. Jadi bukan pensiun," kata Fahmi.
Selain itu, kata dia, perlu juga dilihat apakah Panglima TNI telah mengeluarkan keputusan terkait atau belum.
Hal tersebut, kata dia, untuk memastikan perihal Marzuki pensiun dan dikeluarkan juga dari formasi TNI, atau alih status menjadi PNS.
"Kalau belum beres sudah dilantik, itu potensi maladministrasi," kata dia.
Selain itu menurutnya, hal yang harus dikritisi adalah bagaimana nalar yang dibangun dalam pengisian pejabat kepala daerah.
Menurutnya, basis argumennya lemah jika nalar yang dibangun adalah soal pertimbangan kerawanan baik dari sisi keamanan daerah maupun keamanan penyelenggaraan pemilu.
"Faktanya, gubernur definitif sebelumnya kan sipil dan baik-baik saja menjabat lima tahun. Nah kenapa ketika diganti pejabat gubernur, yang harus mengisi harus berlatar belakang TNI atau Polri?" kata Fahmi.
Menurutnya pemerintah harus transparan dan segera menyusun mekanisme baku pengisian jabatan kepala daerah itu.
Bagaimanapun, kata dia, publik masih sulit untuk yakin bahwa pelibatan TNI dan Polri selalu didasarkan pada niat baik rezim yang berkuasa.