Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyoroti soal atribut baru berupa baret dan tongkat komando di seragam dinas Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Menurut Doli atribut baru bukanlah ukuran bagusnya kinerja suatu lembaga atau kementerian

"Yang penting apakah suasana baru itu dapat mendorong terumuskannya langkah-langkah baru dalam penyelesaian masalah pertanahan," kata Doli kepada wartawan, Kamis (28/7/2022).

Baca juga: Politisi PKS Kritik Penggunaan Baret dan Tongkat Komando di Seragam Dinas Kementerian ATR/BPN

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menilai masalah pertanahan di RI masih banyak sekali pekerjaan rumahnya.

"Jadi yang menjadi ukuran adalah apakah kinerja dari seluruh Kementerian ATR/BPN, bukan apakah atributnya baru, bagus atau tidak. Yang kita tunggu adalah terobosan baru apa yang dilakukan untuk memberantas mafia pertanahan, penyelesaian sengketa tanah, percepatan sertifikasi tanah masyarakat," pungkas Doli.

Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkenalkan seragam dinas baru di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Yang baru dari seragam dinas tersebut yakni adanya atribut naret dan tongkat komando.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa seragam berwarna cokelat muda tersebut digunakan sejak lama

"Cuma saya tambahkan baret dan stik komando," ucap Hadi dalam Konferensi Pers di Hotel Ritz Carlton, dikutip dari keterangan yang diterima, Rabu (27/7/2022).

Hadi mengatakan, sebagai instansi yang diisi kurang lebih 35 ribu pegawai, tongkat komando dan baret diberikan dengan tujuan para Kakanwil BPN Provinsi dan Kakantah dapat lebih percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan.

Hadi juga telah meminta kepada kepala daerah agar Kakanwil dan Kakantah masuk ke dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus.

"Kementerian ATR/BPN memerlukan keikutsertaan para gubernur, kepolisian, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas. Untuk itu, untuk menciptakan suatu performance dan koordinasi yang baik, saya selalu menyampaikan ke gubernur agar kepala kantor dapat masuk ke Forkopimda Plus," tegas Hadi.

Eks Panglima TNI itu mengatakan, selain memberikan kepercayaan diri kepada Kakanwil dan Kakantah, atribut baru juga diharapkan dapat menjaga kewibawaan.

"Kakanwil dan Kakantah menjaga kewibawaan untuk melaksanakan tugas, selanjutnya kita ciptakan kesetaraan dengan aparat penegak hukum di daerah. Tongkat komando dan baret adalah bentuk kesetaraan itu," tandas Hadi.