TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi masih melakukan penyelidikan temuan dugaan penimbunan sejumlah paket bansos di sebuah lapangan di Tugu Jaya, Depok, Jawa Barat pada Jumat (29/7/2022).

Satreskrim Polres Metro Depok telah memeriksa pihak JNE terkait temuan bansos dalam jumlah besar itu.

Hasil pemeriksaan sementara, JNE adalah pihak distributor yang bertugas menyalurkan paket bansos dari pemenang tender yakni PT DNR.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menjelaskan, hal ini diketahui usai Satreskrim Polres Metro Depok memeriksa pohak Kemensos dan JNE.

Pihak JNE juga menjelaskan bagaimana alur atau proses distribusi bantuan presiden tersebut hingga dikubur karena alasan rusak saat proses distribusi.

"JNE ini bekerja sama dengan vendor PT DNR. DNR inilah selaku pemegang tender untuk distribusi beras bansos dari pemerintah kepada masyarakat yang berhak menerimanya, untuk wilayah Depok pada tahun 2020," kata Zulpan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (1/8/2022).

Baca juga: Pihak Distributor Belum Tahu Total Beras Bantuan Presiden yang Rusak dan Ditimbun di Depok

Zulpan memaparkan, JNE adalah pihak yang ditunjuk dalam kerja sama dengan PT DNR.

Dalam hal ini, JNE bertanggung jawab untuk mendistribusikan beras bansos kepada masyarakat yang namanya sudah terdaftar oleh pemerintah.

"Kemudian JNE sebagai pihak jasa kurir yang mengantar pihak penerima yang namanya sudah ada dalam lis yang dibuat pemerintah," papar Zulpan.

Zulpan menambahkan, adapun dalam pendistribusian ini sesuai dengan kontrak.

Artinya, semua distribusi tersebut berdasarkan data yang dipegang PT DNR yang diduga jumlahnya mencapai ratusan ribu ton.

"Jumlah beras yang dikirim oleh JNE dengan kontraknya dengan PT DNR ini berdasarkan pemeriksaan hari ini disampaikan ratusan ribu ton," paparnya.

Dalam perkembangannya, diketahui jika alasan JNE mengubur paket bansos itu karena alasan beras sudah rusak terkena air hujan sewaktu mengambil di gudang penyimpanan Bulog di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur.

JNE mengklaim beras tersebut sudah menjadi milik JNE sebab JNE telah mengganti kepada pemerintah.

"Beras yang ditimbun menurut pengakuan JNE merupakan beras yang rusak.

Mereka anggap beras itu sudah menjadi milik JNE, karena JNE telah mengganti kepada pemerintah. Tapi keterangan ini belum didukung dokumen baru secara lisan. Makanya ini akan kita dalami lagi," kata Zulpan.

Untuk mendalami kasus ini, kepolisian masih akan melanjutkan penyelidikan esok hari.

Rencananya, akan ada pemeriksaan lanjutan oleh pihak JNE, Bulog, Kemensos dan PT DNR oleh Polres Metro Depok.

"Besok akan kita panggil lagi semuanya. Dari JNE tidak bisa menerangkan jumlah pastinya yang rusak lalu kenapa dilakukan penimbunan beras itu. Ini yang masih kita dalami," pungkas Zulpan.

Kemensos Tak Tahu Menahu 

Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam Kemensos RI, Mira Riyati Kurniasih mengaku tidak tahu menahu perihal penimbunan paket bansos.

Sementara pihak JNE juga belum bisa menunjukan bukti dokumen terkait jumlah pasti bansos yang ditimbun karena diduga mengalami kerusakan saat proses distribusi.

"Keterangan ini (pihak JNE) belum didukung dokumen. Diduga paket bansos ini rusak saat proses distribusi dari gudang penyimpanan di Pulo Gadung, Jakarta Timur," jelas Zulpan.

Baca juga: POPULER Regional: Kata Pemilik Tanah Temukan Timbunan Beras Bansos | Viral Video Kasus Kawin Tangkap

Atas temuan ini, JNE baru memaparkan kronologi singkat secara lisan. Untuk memperbarui keterangan, mereka bakal diperiksa lagi besok dengan diminta menunjukkan bukti dokumen di Polres Depok.

Keterkaitan pemenang tender Bansos dan kerja sama pengiriman dengan JNE.

Selain itu, polisi akan meminta keterangan tambahan dari pihak Kemensos. Tak hanya itu, pihak Bulog juga bakal diperiksa mengingat lembaga tersebut adalah memberikan tender bansos ke PT DNR selaku pemenang.

"JNE ini bekerjasama dengan vendor DNR. Didistribusikan langsung dari Bulog," kata Zulpan.

Sebelumnya, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menyebut temuan timbunan bansos di Depok tak terkait dengan pemerintah. Ia menyebut hal itu merupakan urusan JNE dengan penyedia atau vendor dari pemenang tender.

“Soal itu ditimbun itu urusan dia (JNE) bukan urusan Kemensos,” kata Muhadjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/8/2022).

Pasalnya kata dia, beras yang rusak tersebut sudah diganti.

Beras rusak tersebut merupakan Beras Banpres yang akan dibagikan ke masyarakat.

“Karena beras rusak itu sangat mungkin sudah diganti. Saya tidak tahu apakah masih ada yang tidak diganti saya kira tidak,” katanya.

Pemerintah kata Muhadjir selalu mengawal agar beras Banpres tersebut sampai kepada penerima. Pesan Presiden, beras yang dibagikan bukan merupakan beras yang rusak.

“Kita ga sampai ke sana, yang penting ga boleh dibagi ke masyarakat baik melalui Bansos maupun dengan cara yang lain,” tuturnya.

Beras Banpres tersebut kata Muhadjir merupakan bagian dari jaring pengaman sosial di sektor pangan. Presiden menginstruksikan bantuan dibagikan dalam bentuk beras dengan suplier Bulog.

“Kenapa Bulog, karena Bulog sendiri waktu itu sudah mengalami over, di gudang-gudangnya mengalami penumpukan dan kemudian akan segera disusul panen raya, sehingga pemerintah mengambil kebijakan, sudah ini bantuannya di samping dalam bentuk uang juga ada yang dalam bentuk beras untuk Jabodetabek, terbatas untuk Jabodetabek waktu itu,” katanya.

Baca juga: Menko PMK: Temuan Beras Dikubur Bukan Tanggung Jawab Kementerian Sosial

Muhadjir mengakui bahwa sempat terdapat beras Banpres yang rusak dengan jumlah cukup banyak.

Beras tersebut rusak karena terguyur hujan saat proses pengiriman.

“Waktu itu kita putuskan semua beras yang terkena hujan tidak boleh dibagikan baik yang masih dalam keadaan baik dan yang rusak tidak boleh diobagikan. kenapa? karena mungkin yang waktu itu tampaknya baik, besoknya rusak. Beras itu kan sensitif dengan air,” tuturnya.

Beras yang rusak tersebut kata Muhadjir langsung diganti pada saat hari itu juga. Pihak yang bertanggungjawab atas kerusakan tersebut adalah pihak jasa pengiriman (transporter) dan Bulog.

“Jadi kalau ada beras rusak, itu adalah tanggung jawab pihak transporter. Bener kalau itu JNE itu jadi transporter itu kalau JNE yang melakukan itu bener,” pungkasnya.

 Rudi Saimin, seorang warga Kota Depok dikejutkan dengan penemuan diduga sembako bantuan Presiden atau banpres yang ditimbun di tanah.

Sembako yang tertimbun tanah ini ditemukan di lahan kosong miliknya, tepatnya di sekitar Lapangan KSU, Tirtajaya, Sukmajaya, Kota Depok.

Gunakan Proses Hukum Jika Ada Salahi Prosedur 

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, menyatakan pihak JNE selaku penyalur sembako bantuan Presiden Jokowi yang tertimbun di Lapangan KSU, Tirtajaya, Sukmajaya, Kota Depok, sudah memberikan klarifikasinya terkait penemuan itu.

"Kan dari pihak JNE sudah melakukan klarifikasi bahwa ada prosedur dalam penyaluran. Kalau barangnya rusak, tidak bisa dipakai, memang bisa dimusnahkan," kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Senin (1/8/2022).

Ia mengatakan, jenis pemusnahan barang tersebut berbeda-beda, seperti miras yang digilas dan dikubur, sampai narkoba yang dibakar.

Maka, mungkin kalau barangnya berbentuk beras, bisa dikubur.

"Kalau ternyata tidak sesuai prosedur, tentu saya rekomendasikan prosedur hukum. Karena itu kan anggaran negara ya, sudah dianggarkan, sudah dibelanjakan, tidak disalurkan. Saya minta diteliti, apakah barangnya rusak dari awal, atau rusak di perjalanan atau dirusakkan," katanya. 

Ia mengatakan, jika barang tersebut rusak, memang harus dimusnahkan karena tentunya tidak bisa dikonsumsi.

"Tapi pertanyaan saya tadi, rusaknya di mana? Di awal, di tengah atau di akhir? Nah itu kalau bisa prosedur hukum menyelidiki itu," katanya.

Diketahui sembako bantuan Presiden terdiri dari beras, minyak goreng, tepung terigu, dan telur.

Dalam keterangannya pada Minggu (31/7/2022), Rudi mengaku mendapat informasi ada bahan pokok yang pernah ditimbun di lahan kosong miliknya.

Ia lalu melakukan penggalian dengan excavator dan menemukan ribuan kilogram bansos sembako Presiden yang ditimbun.

Dikutip dari kanal YouTube Tribun Jatim, bantuan sembako Presiden tersebut diduga telah dipendam selama 2 tahun saat pandemi Covid-19.

Baca juga: Heboh! Sembako Bantuan Presiden 1 Kontainer Ditimbun di Lapangan Depok, Beras dan Terigu Sudah Busuk

Dari video yang Tribunnews kutip dari kanal YouTube Harian Kompas, beras bermerk BerasKita itu memiliki berat 20 Kg per karung.

Menurutnya, penemuan sembako bantuan Presiden ini diawali dari laporan seorang karyawan JNE, perusahaan jasa pengiriman di seberang lokasi penimbunan.

Karyawan JNE itu memberitahu Rudi terkait penimbunan sembako bantuan Presiden di Lapangan KSU.

 "Saya dapat informasi dari orang dalam JNE ada pemendaman sembako. Saya cari sehari tidak dapat, dua hari, tiga hari akhirnya saya dapat dengan menggunakan beko (excavator) pada Jumat kemarin," jelasnya di lokasi kejadian, Minggu (31/7/2022).

Bahkan, sembako bantuan Presiden ini masih lengkap dengan label 'Bantuan Presiden.'

"Ada tulisannya, 'Bantuan Presiden' yang dikoordinir Kemensos. Dari Polres juga sudah datang kemarin," katanya.

Rudi Saimin menduga ada peran dari oknum agar bantuan sembako Presiden tidak tersalurkan ke pihak terdampak Covid-19.

Ia juga mengaku hendak mengusut pelaku penimbunan di lahan miliknya tersebut.

Tertimbun di Kedalaman 3 Meter

Ketika ditemukan, sembako bantuan Presiden itu tertimbun tanah di kedalaman tiga meter pada Jumat (29/7/2022).

Menurut laporan Tribun Jakarta, tumpukan sembako bantuan Presiden telah ditutup terpal berwarna biru.

Polisi telah memasang Police Line di sekeliling lokasi.

Beberapa karung beras telah terbuka hingga tercecer di tanah.

Jika didekati, akan tercium bau busuk yang menyengat dari penimbunan tersebut.

Diduga, sembako bantuan Presiden itu telah membusuk hingga berjamur. (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)(Tribun Jakarta/Dwi Putra Kesuma, Ferdinand Waskita Suryacahya) (Tribunnews.com/Fandi Permana, Taufik Ismail) (Tribun Jabar/Muhamad Syarif Abdussalam)