TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden KH Maruf Amin kembali memimpin rapat lanjutan yang membahas mengenai percepatan pembangunan kesejahteraan wilayah Papua, di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat pada Selasa (2/8/2022).

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi menuturkan bahwa agenda rapat tersebut membahas mengenai evaluasi serta rencana implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

“Agenda rapat hari ini yang pertama adalah evaluasi terhadap proses pembangunan kesejahteraan di Papua. Yang kedua, Wapres menekankan Undang-Undang (UU) mengenai Pemekaran sudah disahkan dan UU ini akan berlaku setelah 6 bulan, sehingga dengan demikian maka tahun depan setidak-tidaknya sudah harus dilakukan,” ujar Masduki Baidlowi melalui keterangan tertulis, Rabu (3/8/2022).

Terkait Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, Masduki Baidlowi mengungkapkan secara otomatis akan memiliki pengaruh pada pembangunan kesejahteraan, baik infrastruktur maupun anggaran.

Masduki Baidlowi menyebutkan secara keseluruhan masih dalam perencanaan para pihak terkait.

“Itu semua masih dalam perencanaan dan rancangan-rancangan. Itu semua belum ada finalisasi, semuanya masih sifatnya informasi yang disampaikan,” jelas Masduki Baidlowi. 

Masduki Baidlowi menyadari bahwa dengan adanya pemekaran wilayah di Papua mengakibatkan masyarakat yang terbagi ke dalam dua sisi, baik yang pro dan kontra.

Namun, hal tersebut merupakan tantangan yang harus diselesaikan agar menghasilkan kesepakatan antarpihak terkait .

“Publik di sana juga macam-macam aspirasinya, hal-hal seperti itu yang mesti dipersatukan supaya tidak ada persepsi-persepsi yang berbeda yang menimbulkan konflik baru,” tutur Masduki Baidlowi

“Itu hal-hal yang diantisipasi betul dan diingatkan oleh Wapres. Supaya betul-betul bahwa yang namanya pemekaran Papua itu menjadi bagian integral dari menyejahterakan masyarakat Papua itu,” tambah Masduki Baidlowi. 

Baca juga: Wapres Pimpin Rapat Tentang Papua dan Papua Barat, Bahas UU DOB Hingga Dana Otsus

Di sisi lain, terkait Penanggung Jawab (Pj.) wilayah DOB, Masduki Baidlowi menyebutkan hingga saat ini belum ada pembahasan secara mendalam.

Namun, fokus Wapres saat ini adalah mengenai pembangunan infrastruktur dan menjaga keamanan wilayah Papua agar dapat terjaga secara kondusif.

“Belum ada yang sifatnya final karena semuanya baru masukan. Lebih kepada Wapres concern dengan upaya persiapan di lapangan, utamanya dalam membangun infrastruktur dan aturan-aturan supaya tidak ada konflik di daerah itu. Itu yang lebih diutamakan Wapres,” jelas Masduki Baidlowi

Sementara itu, disinggung mengenai persiapan jelang Pemilu 2024, Masduki Baidlowi menegaskan bahwa akan ada rencana pembahasan lebih lanjut, namun sampai saat ini pemerintah masih berfokus pada persiapan infrastruktur dari pemekaran wilayah di Papua.

“Sampai saat ini lebih kepada kesiapan-kesiapan infrastruktur dan menghadapi tantangan-tantangan yang sifatnya tidak mudah,” pungkas Masduki Baidlowi