Rincian dari keempatnya, seperti di Bali, ada 556 kasus terkonfirmasi PMK. Dari jumlah tersebut, 553 ekor sapi yang diperiksa dan dipotong, lalu 3 kasus lainnya dilaporkan mati. 

Di Kepulauan Riau ada 415 kasus sapi potong dan sapi perah terinfeksi terdiri dengan 389 sembuh secara klinis, 25 di antaranya diuji dan dipotong, dan 1 kasus dilaporkan mati.

Sedangkan DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan masing-masing menangani 1.048 dan 531 kasus. Yang sembuh secara klinis sebanyak 991 kasus untuk DKI Jakarta, dan 505 kasus di Kalimantan Selatan. Sisanya, susah diperiksa dan disembelih, atau mati. 

Dalam penanganan PMK, Pemerintah terus berupaya menekan penularan penyakit ini. Terutama di provinsi dengan penyumbang kasus konfirmasi PMK terbesar, yaitu Jawa Timur.

Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah sapi terbanyak dengan terkonfirmasi PMK mencapai 172.306 kasus, Nusa Tenggara Barat 90.015 kasus, Jawa Barat 48.907 kasus, Aceh 42.584 kasus, dan Jawa Tengah 36.595 kasus.

Di samping itu, sebagai upaya menekan penularan, pemerintah mendorong vaksinasi bagi ternak yang sehat. 

Pogram vaksinasi hewan ternak rentan PMK dipercepat di lebih dari 300.000 dosis dalam kurun waktu antara 26 Juni dan 10 Juli 2022. Sejauh ini, sudah ada sekitar 840.687 ternak yang telah divaksinasi di daerah terinfeksi.

"Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan vaksinasi memiliki kemampuan untuk mengendalikan jumlah kasus PMK," jelas Wiku.

Saat ini Pemerintah Indonesia telah memiliki stok vaksin PMK sebanyak tiga juta dosis yang terbagi dalam dua fase agenda vaksinasi. 

Untuk tahap pertama, 800 ribu dosis didistribusikan dan sebagian besar ternak di daerah terinfeksi sudah divaksinasi. Pada tahap kedua, ada 2,2 juta dosis yang saat ini beredar dan beberapa di antaranya sudah disuntikkan ke ternak rentan PMK misalnya di Provinsi Jawa Timur.

Baca juga: Peternak Berharap Vaksin Impor PMK Dibagi Rata ke Seluruh Wilayah di Indonesia

Dalam menyelenggarakan vaksinasi PMK, Pemerintah melibatkan perusahaan swasta dalam pengadaan vaksin untuk mempercepat vaksinasi PMK. 

Meski demikian, semua tahapan prosesnya ditangani oleh Kementerian Pertanian. Serta Pemerintah selalu memastikan kegiatan vaksinasi berjalan dengan efisien, dan semua prosesnya jelas dan akuntabel.

"Terakhir, kami terus melakukan upaya agar penyakit ini tidak menyebar ke provinsi lain. Kami sangat mendorong tim gugus tugas PMK untuk menindaklanjuti kasus di seluruh wilayah masing-masing dan untuk menjaga langkah-langkah biosekuriti juga," pungkas Wiku.