Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi  

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Cendekia Muda Nusantara, Adi Baiquni, mengatakan Presiden Joko Widodo mempunyai hak prerogatif untuk menunjuk calon Panglima TNI.

Menurut dia, pengganti Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI adalah yang saat ini menjabat KSAL atau KSAD.

"Keputusannya tetap kembali kepada Presiden RI sebagai penentu karena hak prerogatif beliau,” kata Adi, dalam keterangannya pada Senin (15/8/2022).

Dia menjelaskan Presiden Jokowi telah memiliki berbagai pertimbangan, terlebih Indonesia akan segera menghadapi kontestasi politik.

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, kata dia, calon Panglima TNI jelas di antara tiga matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

"Tentu beliau akan mencari sosok yang sangat kompeten dan memiliki kemampuan dalam membantu menjaga stabilitas keamanan dalam menghadapi Pesta Demokrasi 2024," tuturnya.

Seleksi kepemimpinan di tubuh TNI, kata dia, merupakan bagian dari seleksi kepemimpinan nasional.

"Artinya jika sudah jadi pemimpin di TNI pasti jadi pemimpin atau tokoh secara nasional,” kata Wakil Ketua Umum DPP KNPI Periode 2018-2022 ini.

Untuk peluang Jenderal Andika menjadi Capres, menurut dia, siapapun mempunyai peluang menjadi yang terbaik untuk Bangsa Indonesia.

"Termasuk beliau (Jenderal TNI Andika Perkasa). Dan dibanyak survei politik memang beliau namanya muncul,” mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) ini.

Sementara itu, Inisiator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Andrianto menyoroti apakah Andika akan mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat untuk menjadi Capres 2024, mengingat perjalanan karier hampir selama delapan tahun mengikuti pendidikan di Negeri Paman Sam.

“Kalau dukungan secara sembunyi atau terbuka dari sebuah negara bisa saja, tapi untuk membuktikan sulit, dalam bentuk apa dukungannya," tuturnya.

Baca juga: Jenderal TNI Dudung dan KSAD Australia Letjen Simon Stuart Bahas Peningkatan Kerja Sama Militer

Menurut dia, Indonesia berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Dengan politik bebas aktif, Indonesia tidak boleh berpihak kepada negara manapun.

“Kebijakan Indonesia bebas aktif, tidak ke barat dan tidak ke timur, tidak ke Amerika dan tidak ke China,” papar Andrianto.