TRIBUNNEWS.COM,  JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespons soal deklarasi koalisi yang dilakukan oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menurut Hasto Kristiyanto, pihaknya menghormati keputusan koalisi Gerindra-PKB tersebut.

Apalagi, kata Hasto Kristiyanto, deklarasi koalisi itu penting bagi konsolidasi demokrasi di Tanah Air.

"Kami menghormati terhadap kerja sama antara Gerindra-PKB dan itu sangat penting sebagai suatu konsolidasi demokrasi kita," kata Hasto Kristiyanto usai upacara HUT ke-77 Kemerdekaan RI di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (17/8/2022).

Hasto Kristiyanto mengatakan, bahwa PDIP kini belum mau buru-buru menentukan koalisi.

Apalagi, menurutnya, setiap partai politik memiliki strategi dan pemahaman sendiri menentukan calon presiden (capres).

Dia juga menegaskan, deklarasi calon presiden bukan menjadi agenda prioritas PDIP untuk saat ini.

Terlebih, pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden juga masih Agustus 2023 mendatang.

"Kalau kita cermati setiap parpol tentu saja punya strategi termasuk pemahaman di dalam momentum dalam mendeklarasikan capres, tetapi bagi PDIP, prioritas saat ini adalah bekerja ke bawah karena tahapan masih Agustus tahun depan," ucap Hasto Kristiyanto.

Dia juga mengatakan, PDIP tak ingin mendorong kontestasi politik berlebihan lebih awal. Karena, saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah bantuan akibat terdampak pandemi Covid-19.

"Sehingga PDIP tidak ingin mendorong kontetasi yang berlebihan yang terlalu liberal di depan. Sementara kondisi rakyat memerlukan suatu penggalangan, suatu kerja bersama dengan rakyat dalam membangun optimisme itu," jelas Hasto Kristiyanto.

Sebelumnya, PKB dan Gerindra sudah mendeklarasikan kerjasama politik yang ditandai dengan penandatanganan Piagam Deklarasi di Sentul Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/8/2022). 

Secara hitung-hitungan kekuatan, koalisi dua partai politik ini sebenarnya sudah mencukupi ambang batas minimal pencalonan presiden (presidential threshold/PT) 20 persen. 

PKB memiliki modal 10 persen sedangkan Gerindra memiliki modal suara 12 persen sehingga jika ditotal sudah mencapai 22 persen. 

Ada lima poin Piagam Deklarasi Koalisi PKB-Gerindra. Salah satu poin pentingnya adalah bahwa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh kerja sama politik Partai Gerindra dan PKB akan ditentukan secara bersama-sama oleh Ketua Dewan Pembina/ Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar. 

Kesepakatan kerja sama Partai Gerindra dan PKB ditindaklanjuti dengan kerja politik bersama untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang disepakati.