Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melarang adanya tindak kekerasan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). 

Menurutnya kekerasan dalam IPDN tidak ada gunanya dan sebuah kesalahan.

Baca juga: Mendagri Lantik Kasat Manggala dan Kasat Bina Pelatihan Praja IPDN

Hal ini ia sampaikan di Pelantikan Kepala Satuan (Kasat) Manggala Praja dan Kasat Bina Pelatihan Praja IPDN di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (19/8/2022). 

“Kekerasan itu tidak boleh terjadi, karena memang tidak ada gunanya,” kata Mendagri dalam keterangannya.

Dia mengatakan, kekerasan yang dilakukan di sekolah kedinasan akan memicu timbulnya kekerasan baru. 

Menurutnya, jika hal itu dibiarkan, maka siklus kekerasan akan terus berulang dari tahun ke tahun. 

Tito Karnavian meminta rektor dan seluruh jajaran agar memastikan praktik kekerasan tidak terjadi di IPDN. 

“Karena dampak negatifnya jauh lebih besar, nanti terbawa juga senior-senior akan memukul juniornya, keluar dia nanti akan main pukul juga dengan masyarakat, dengan bawahan, dan lain-lain. Ini tidak boleh terjadi, harus diputus,” terangnya. 

Baca juga: Sosok Alfascadieno dan Gita Terpilih Jadi Perwakilan Pengukuhan Praja Pratama IPDN Angakatan 33

Meski melarang kekerasan, tak berarti Mendagri melonggarkan kedisiplinan.

Menurutnya, pendisiplinan dapat dilakukan dengan cara lain yang lebih positif, seperti latihan fisik yang membuat praja sehat, seperti push up, sit up, dan squat jump. 

Alih-alih melakukan kekerasan, praja diminta untuk lebih disiplin dan bersih.

Baca juga: Kemenkominfo Minta Praja IPDN Sebarkan Pentingnya Literasi Digital ke Berbagai Daerah

Sebab, sikap itu akan terbawa hingga nanti para praja menjadi alumni dan pemimpin. 

“Budaya-budaya di IPDN yang terkesan militeristik, bukan berarti tidak ada yang positif. Contohnya disiplin tepat waktu, bersih, kebersihan, itu juga budaya-budaya yang baik, yang bukan hanya dimiliki atau didominasi oleh militer. Tidak (seperti itu). Tetapi semua instansi harus melakukan itu, dan semua pihak, termasuk swasta, juga harus disiplin, tepat waktu, bersih,” ujarnya.