Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto menyebut pemerintah super tega bila menaikkan harga BBM bersubsidi dalam kondisi seperti ini.

Menurutnya dalam masa pemulihan ekonomi nasional seperti sekarang pemerintah harusnya memperbanyak insentif bagi masyarakat kecil, bukan malah membebani dengan menaikkan harga BBM.

Hal tersebut justru akan menyebabkan terjadinya inflasi.

"Karena itu PKS minta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sekarang. Alasan dan waktunya belum tepat. Ini hanya akan membuat masyarakat makin menderita setelah dua tahun lebih terdampak Covid-19," kata Wakil Ketua Fraksi PKS ini, dalam keterangan yang diterima Selasa (23/8/2022).

Baca juga: Saran DPR untuk Pemerintah Sebelum Naikkan Harga BBM Bersubsidi: Lihat Dampak Inflasi dan Daya Beli

Mulyanto minta Presiden Jokowi memperhatikan kondisi riil masyarakat.

Menurutnya, sebagai presiden yang dicitrakan peduli pada kepentingan rakyat maka Jokowi harus berani membuat keputusan yang tegas tentang harga BBM ini.

Apalagi APBN tahun 2022 disebut surplus selama beberapa bulan belakangan.

"Presiden jangan cuma mendengar saran kebanyakan menteri yang justru menginginkan pemerintah menaikkan harga BBM. Dengarkan juga aspirasi masyarakat yang berkembang saat ini," ujarnya.

"Sebab kalau Pemerintah tetap nekat itu sama saja pemerintah tega dengan rakyatnya," lanjut Mulyanto.

Seperti diberitakan sebelumnya saat ini inflasi tahunan sebesar 3.94 persen, tertinggi sejak Oktober 2015.

Jika BBM bersubsidi dinaikkan, maka diperkirakan inflasi akan melejit ke angka 7 atau 8 persen.

Karena kenaikan harga BBM bersubsidi akan mendorong secara berantai kenaikan harga barang dan jasa lainnya secara luas.

"Ini tentu akan mencekik kehidupan rakyat dan menambah angka kemiskinan," tandasnya.