TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Eks Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo merembes kemana-mana.

Tak hanya kasus tewasnya Brigadir J yang menjadi perhatian publik.

Istilah 'Kerajaan Sambo' juga mencuat ke permukaan.

Ketua Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Mahfud MD menjelaskan mengenai maksud ucapannya soal Kerajaan Sambo di hadapan Komisi III DPR, Senin (22/8/2022) lalu.

Mahfud mengaku awalnya mendapatkan informasi terkait Ferdy Sambo memimpin tiga jenderal bintang satu atau brigadir jenderal.

“Masing-masing memiliki tugas untuk menyelidiki, memeriksa, hingga memberikan sanksi. Dan setiap tahapan penyelidikan itu, harus atas restu Sambo sebagai Kadivpropam Polri,” kata Mahfud.

Baca juga: Mahfud MD Jelaskan Soal Kerajaan Sambo: Bukan Soal Judi, Tapi Wewenang Kadiv Propam Terlalu Besar

Maka tak heran Mahfud menyebut susunan tersebut dikatakan sebagai kerajaan Sambo di divisi Propam dan layaknya mabes dalam mabes.

“Sehingga menjadi seperti kerajaan seperti Mabes di dalam Mabes (Polri). Itu cerita dari senior-senior,” tutur Mahfud.

Perspektif Lain

Terpisah, Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran (Unpad) Prof Muradi menilai "Kerajaan Sambo" yang muncul di publik tidak terlepas dari peran pihak lain.

Pihak lain tersebut salah satunya "kakak asuh" di Polri yang sudah terbentuk sejak di Akademi Kepolisian sebagai pola hubungan senior-junior.

Menurut Muradi, karier Ferdy Sambo yang melesat tinggi ini tidak terlepas dari peran "kakak asuh" yang ada di lingkungan Polri.

Sejatinya, sambung Muradi, jabatan Kadiv Propam yang sebelumnya diduduki Ferdy Sambo harusnya diemban oleh sosok polisi dengan pengalaman yang luas.

Misalnya dia pernah menjadi penyidik hingga ke level pengambil kebijakan di level provinsi atau Kapolda.