Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mario Christian Sumampow
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) akan melakukan aksi demo sebagai respon penolakan atas rencana pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, pertalite dan solar.
Titik aksi akan berlokasi di Kantor Pusat Pertamina dan Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (1/9/2022).
Ketua Umum LMND Muhammad Asrul menegaskan bahwa LMND secara organisasi menolak kenaikan BBM bersubsidi.
Kenaikan BBM bersubsidi, menurutnya, akan menambah penderitaan dan kesengsaraan rakyat yang belum pulih akibat Pandemi Covid-19.
“Kenaikan BBM bersubsidi secara simultan akan diikuti kenaikan harga bahan pokok dan komoditas pangan lainnya. Sementara saat ini, banyak rakyat yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan akibat Pandemi Covid-19, bahkan kebutuhan sehari-hari pun sulit tercukupi. Dengan naiknya BBM ini, akan menambah beban dan penderitaan rakyat miskin,” kata Asrul.
Baca juga: Amankan Unjuk Rasa Tolak Kenaikan Harga BBM, Polres Jakarta Pusat Kerahkan Ratusan Personel
Untuk diketahui, pemerintah berencana akan menaikan harga BBM Bersubsidi, pertalite dan solar.
Pemerintah beralasan telah terjadi pembengkakan anggaran subsidi dan melonjaknya harga minyak dunia akibat perang Rusia dan Ukraina.
Kuota pertalite dan solar diperkirakan tidak akan cukup memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun.
Pertalite dan solar akan habis pada bulan September dan Oktober.
"Di sisi lain, pemerintah tidak sanggup untuk terus mensubsidi akibat pembengkakan anggaran, maka solusinya adalah menaikan harga BBM bersubsidi," ucap Asrul.
Padahal, kalau dicermati pembengkakan kuota subsidi akibat kelalaian dalam pendistribusian BBM subsidi tersebut, Asrul lanjut menjelaskan.
Asrul juga mengatakan, data penyaluran BBM bersubsidi tidak tepat sasaran.
86 persen pertalite dikonsumsi oleh rumah tangga dan 14 persen digunakan dunia usaha.
Dari 86 persen konsumsi rumah tangga tersebut, 80 persen dinikmati oleh rumah tangga mampu dan hanya 20 persen yang dinikmati rumah tangga miskin.
"Padahal, BBM bersubsidi diperuntukkan untuk rakyat miskin dan kurang mampu tetapi realitanya banyak di konsumsi oleh kalangan atas. Dan rakyat miskin selalu jadi korban atas tidak kompetennya para birokrat dalam mengelola negara," tegasnya.
Sementara itu, Sekertaris Jenderal LMND Reza Reynaldy Wael, mendorong agar anggota LMND seluruh Indonesia memperkuat narasi dengan melakukan diskursus internal maupun eksternal, sekaligus mengkampanyekan dampak kenaikan BBM bagi rakyat kecil terhadap masyarakat luas.
“Gerakan perjuangan menolak kenaikan BBM harus dilakukan secara masif. Selain gerakan ekstra parlemen, kita juga harus memasifkan kampanye di media sosial untuk membangun narasi politik yang baik, sehingga rakyat tahu apa yang menjadi perjuangan kita,” kata Adyna.