News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

BBM Bersubsidi

Pengamat Nilai APBN Tidak Sehat karena Banyak Digunakan untuk Subsidi BBM Tak Tepat Sasaran

Penulis: Malvyandie Haryadi
Editor: Anita K Wardhani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Petugas mengisikan BBM jenis Pertalite di SPBU Jalan Bandung, Kota Malang, Jawa Timur, usai Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), Sabtu (3/9/2022) siang. SPBU Jalan Bandung, Kota Malang, sempat menghentikan beberapa saat penjualanya sebelum Pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM. Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan kenaikan harga BBM yakni BBM jenis Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter yang mulai berlaku pada Sabtu (3/9) pukul 14.30 WIB. SURYA/PURWANTO

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Isu Strategis Imron Cotan menilai kebijakan pemerintah telah mengumumkan kenaikan BBM jadi momentum untuk memaksimalkan pemanfaatan energi bersih dan juga mengalihkan APBN untuk sektor yang lebih tepat sasaran.

"Momentum strategis ini harus dimanfaatkan untuk mengalihkan atau setidak-tidaknya membaurkannya dengan energi terbarukan, menuju pada secara total menggunakan energi baru dan terbarukan," ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (4/9/2022).

Baca juga: HIPPI: Pemerintah Perlu Ambil Kebijakan Tepat Atas Dampak Kenaikan BBM

Saat ini, pemerintah Indonesia sedang berfokus untuk bisa lebih memanfaatkan dengan maksimal penggunaan energi baru terbarukan.

Imron berkata efisiensi APBN harus bisa dilakukan dengan sebaik mungkin, salah satunya melakukan penyesuaian harga BBM dan difokuskan hanya untuk masyarakat yang membutuhkan saja.

Pasalnya, selama ini sekitar 20 persen APBN yang terkunci untuk pemberian subsidi yang tidak sehat karena tak tepat sasaran.

"Kurang lebih 20 persen dari APBN kita itu terkunci untuk subsidi dan itu tidak sehat karena yang selama ini terjadi tidak tepat sasaran," ucapnya.

Baca juga: DPR Anggarkan Rp 955 Juta untuk Pengadaan Kalender, Dananya dari APBN

Lebih lanjut ia menyarankan agar pemerintah melakukan penajaman subsidi agar APBN tidak tertekan.

Jika hal itu tidak segera dilakukan justru kecukupan anggaran akan habis pada bulan ini.

"Ini penajaman penggunaan subsidi, sehingga APBN kita tidak tertekan yang mana sekarang ada Rp502 triliun sudah disisihkan dan September ini akan habis. Kalau diteruskan di September, kita harus nambah lagi Rp198 triliun," terang Imron.

Pengendara roda dua antre mengisi motornya dengan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di SPBU Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/9/2022). Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi dan non-subsidi jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax mulai berlaku hari ini, Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB, dengan harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN (TRIBUN JABAR/Gani Kurniawan)

Tak hanya itu saja, ia menuturkan bahwa penggunaan minyak dengan berbahan fosil di sisi lain juga memiliki dampak buruk.

Menurut pria yang pernah menjabat sebagai duta besar Indonesia itu menilai grafik harga minyak dunia terus mengalami peningkatan sejak 50 tahun terakhir.

Di sisi lain, keberadaan energi berbahan fosil sangatlah terbatas jika terus menerus dieksploitasi dan mampu memproduksi karbon dioksida yang meracuni.

Apalagi pemerintah Indonesia memiliki target supaya bisa melakukan 30 persen reduksi emisi karbon untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

"Jika APBN terus terkunci hanya untuk memberikan subsidi BBM, maka upaya mereduksi emisi itu akan sulit tercapai."

Imron mengatakan Indonesia memiliki potensi pemanfaatan energi baru terbarukan yang melimpah, sehingga efisiensi APBN sudah seharusnya dilakukan dengan memberlakukan penyesuaian harga BBM.

Baca juga: BBM Naik, Polda Metro Jaya Perketat Penjagaan di 613 SPBU Wilayah Jakarta

"Indonesia bisa sekali (memanfaatkan energi bersih) karena tenaga listrik, air, dan surya melimpah sepanjang tahun. Kita memanfaatkan momentum ini untuk mempersiapkan sumber daya manusia juga. Gas bumi kita juga praktis melimpah, namun selama ini tidak dimanfaatkan karena terbuai dengan subsidi," terangnya.

Imron Cotan mengaku bahwa upaya penyesuaian harga BBM bersubsidi dilakukan demi bisa menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, sehingga sudah sepatutnya rakyat memberikan apresiasi dan mendukung sepenuhnya kebijakan tersebut.

"Jadi mari kita tunjukkan kesatuan dan persatuan bangsa karena tujuan dari pemerintah itu menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Subsidi itu tidak lagi semata-mata pada komoditas, tapi kepada masyarakat yang membutuhkan. Maka, kita harusnya mengapresiasi daripada harus melawan kebijakan tersebut," sarannya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, hari ini, mengatakan pemerintah memutuskan menyesuaikan harga BBM subsidi pertalite menjadi Rp10 ribu per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter, biosolar menjadi Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan pertamax Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini