Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa tidak harmonis dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman mengemuka dalam rapat kerja di Komisi I di DPR, Senin (5/9/2022).
Dua Anggota Komisi I DPR RI yakni Effendi Simbolon dan Helmy Faishal mempertanyakan hal tersebut di dalam rapat.
Effendi Simbolon politikus PDIP itu menjelaskan isu itu muncul setelah adanya kabar kalau anak KSAD Jenderal Dudung gagal lolos seleksi Akademi Militer atau Akmil.
"Ingin penjelasan dari Jenderal Andika dan penjelasan dari Jenderal Dudung. Ada apa terjadi disharmoni begini? Sampai urusan anak KSAD gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Emangnya kenapa kalau anak KSAD?" kata Effendi dalam rapat di Komisi I DPR RI, Jakarta, Senin (5/9/2022).
Baca juga: Soal Calon Panglima TNI, Anggota Komisi I DPR RI: Saya Rasa Presiden Akan Beri Atensi Lebih ke AL
Menurut dia, tak ada perlakuan khusus bagi siapapun yang mengikuti seleksi Akmil.
"Emang kalau anak presiden harus masuk? Kita harus tegas, Pak. Jangan seperti ini kalau ketentuan mengatakan tidak, ya tidak," ujarnya.
Dia meminta penjelasan kepada Jenderal Andika dan KASD Jenderal Dudung Abdurahman yang diwakili Wakil KASAD Letjen Agus Subiyanto.
Dia menilai semua petinggi di TNI harus tegas menyikapi isu dishamornisasi TNI ini.
"Saya lebih tua dari bapak-bapak semua Saya berhak bicara di sini. Jangan seperti ini, kalau ketentuan mengatakan tidak, ya tidak, tidak ada diskresi. Apa diskresi begitu? Oh anak saya, apa urusannya?" pungkasnya.
Sementara Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Helmy Faishal.
Helmy menyoroti ketidak hadiran Jenderal Dudung dalam rapat tersebut.
Menurut dia ketidakhadiran Dudung demi menepis isu tidak harmonisnya hubungan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Dudung.
"Kita itu ada informasi yang tidak enak bahwa ada hubungan yang kurang harmonis antara Panglima dengan KSAD. Saya kira ini harus kita clear-kan, mengingat kita ini membutuhkan persatuan menghadapi situasi politik yang kita semua ketahui ada masalah di Papua yang memerlukan kebersatuan kita," tutur Helmy.