Menurutnya, tidak ada perlakuan khusus bagi siapa pun yang mengikuti seleksi Akmil.

"Emang kalau anak presiden harus masuk? Kita harus tegas, Pak. Jangan seperti ini kalau ketentuan mengatakan tidak, ya tidak," ucapnya.

Lantas, ia meminta penjelasan kepada Jenderal Andika dan KASD Jenderal Dudung yang diwakili Wakil KSAD Letjen Agus Subiyanto.

Effendi menilai, semua petinggi di TNI harus tegas menyikapi isu dishamornisasi TNI ini, dilansir Tribunnews.com.  

Ketidakharmonisan Panglima TNI dan KSAD Disebut Terjadi dari Zaman ke Zaman

Dalam rapat Komisi 1 DPR, Effendi juga menyebut, isu ketidakharmonisan di tubuh TNI bukan kali ini saja terjadi.

Menurut Effendi, hal serupa juga terjadi di era kepemimpinan sebelumnya.

"Masa setiap ada Panglima dari Panglima ke KSAD begitu terus? Dari zaman Pak Moeldoko ini. Pak Moeldoko ke Pak Gatot begini, Pak Gatot ke Pak Hadi begini, Pak Hadi ke Pak Andika begini, Pak Andika ke Pak Dudung begini. Sampai kapan pak?" kata Effendi.

Lantas, Effendi pun mengibaratkan persoalan ketidakpatuhan di tubuh instansi penjaga kedaulatan negara ini tak jauh berbeda seperti organisasi masyarakat (ormas).

"Kami banyak sekali temuan-temuan ini, disharmoni, ketidakpatuhan, ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan," ucapnya.

Baca juga: Siapa Lebih Berpeluang Jadi Panglima TNI, Jenderal Dudung atau Laksamana Yudo Margono?

Dikutip dari Kompas.com, Effendi pun meminta agar isu ketidakharmonisan antara dua pimpinan TNI itu segera disudahi.

Menurutnya, baik Dudung maupun Andika harus dapat menahan ego masing-masing.

Hal itu dimaksudkan agar tidak merusak tatanan hubungan di tubuh TNI.

"Ego Bapak berdua itu merusak tatanan hubungan junior dan senior di TNI," kata Effendi.

"Saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari Bapak-Bapak yang dapat amanah, dapat kepercayaan dari presiden, dari kami. Seperti apa apa yang terjadi di tubuh TNI," imbuhnya.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS/Reza Deni, Kompas.com/ Adhyasta Dirgantara, Kompas.tv)

Simak berita lainnya terkait Panglima TNI dan KSAD