TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal rencana demo puluhan ribu masyarakat yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Diketahui, keputusan menaikkan harga BBM Pertalite, Pertamax, dan Solar pekan lalu, memicu aksi unjuk rasa di sejumlah daerah, termasuk dari Serikat buruh.

Para buruh berencana menggelar aksi tolak kenaikan harga BBM pada Selasa (6/9/2022) ini.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat yang tak setuju dengan keputusan pemerintah terkait harga BBM agar menyampaikannya melalui cara baik.

Menurutnya, Indonesia merupakan negara demokrasi.

"Ini negara demokrasi. Sampaikan dengan cara-cara yang baik," katanya, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Selasa (6/9/2022).

Baca juga: Besok Partai Buruh Demo Tolak Kenaikan BBM di DPR

Sementara itu, Badan Intelijen Negara (BIN) tidak memungkiri bakal terjadi aksi unjuk rasa di berbagai wilayah Indonesia.

Namun, juru bicara BIN, Wawan Purwanto meminta para pendemo mengikuti aturan main.

"Demo bukan sesuatu yang dilarang, namun tetap harus mengikuti aturan main, waktu dan tidak anarkis, serta memberitahukan sebelumnya kepada yang berwajib."

"Hal ini dimaksudkan untuk mencegah hal- hal yang tak diinginkan," kata Wawan dalam pernyataannya yang diterima Tribun, Minggu (4/9/2022).

Sebagai informasi, pemerintah telah menaikkan harga BBM bersubsidi sejak Sabtu (3/9/2022) pekan lalu untuk meringankan APBN.

Di mana harga Pertalite yang sebelumnya Rp 7.650 per liter disesuaikan menjadi Rp 10.000 per liter.

Kemudian, Solar bersubsidi  menjadi Rp 6.800 per liter dan harga Pertamax (nonsubsidi) dari Rp12.500 menjadi Rp 14.500.

Adanya kenaikan harga tersebut, sejumlah elemen masyarakat pun menolak dan mendesak pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM.