Kemudian, Kemensos menetapkan untuk penyaluran selanjutnya.
"Jadi, saya membuat Kepmen (Keputusan Menteri) setiap bulan untuk perubahan data."
"Saat ini ada kurang lebih 146 juta data yang sudah padan dengan Dukcapil," ujarnya di Forum Medan Merdeka 9 (FMB 9) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Selasa (6/9/2022).
Kedua, Kemensos memiliki aplikasi Cek Bansos yang juga bisa diakses di laman cekbansos.kemensos.go.id, dan di dalamnya terdapat fitur Usul Sanggah.
Setiap warga masyarakat bisa melakukan pengecekan apakah datanya termasuk sebagai penerima bansos Kemensos atau tidak.
Baca juga: Cara Sanggah di Aplikasi Cek Bansos Kemensos untuk Melaporkan Penerima BLT yang Tidak Layak
Masyarakat juga bisa mengusulkan jika ada warga yang seharusnya layak mendapat bantuan.
Selain itu, masyarakat bisa menyanggah jika ada warga yang seharusnya tidak layak menerima bantuan.
Ketiga, Kemensos memiliki Command Center yang bisa diakses melalui nomor telepon 171.
Command Center ini merupakan pusat pengendali atas laporan publik, media monitoring, dan penjangkauan yang dilakukan tenaga pendamping.
Risma menambahkan, bantuan yang diberikan oleh pemerintah cukup besar.
Sehingga, diharapkan bisa mengakomodir kenaikan harga yang terjadi di masyarakat.
Mensos juga memberi penjelasan terkait administrasi kependudukan sebagai syarat menerima bansos.
Ia menyebut, jika ada masyarakat yang berhak namun tidak mempunyai KTP untuk memiliki akses mendapatkan bantuan, bisa difasilitasi oleh Kemensos yang bekerja sama dengan Dukcapil.
"Apabila data kependudukan tidak cocok, Kemensos akan disalahkan BPK."
"Sehingga kami bekerja sama dengan Dukcapil agar masyarakat mempunyai data kependudukan, sehingga bisa mengakses bantuan yang diberikan oleh pemerintah," terang Risma.
(Tribunnews.com/Nuryanti)
Berita lain terkait Bantuan Langsung Tunai