Istana Belum Terima Permintaan Resmi dari Plt Ketua Umum PPP Mardiono Untuk Bertemu Presiden Jokowi

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiano menyatakan akan segera menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pertemuan untuk membahas jabatannya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Terkait hal tersebut Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengaku belum menerima permintaan resmi dari Mardiono untuk bertemu dengan presiden.

“Belum,” kata Heru, Minggu, (11/9/2022).

Sementara itu terkait dengan kabar pertemuan Presiden Jokowi dengan mantan Ketum PPP Romahurmuziy pekan lalu, Heru mengaku tidak mengetahui.

“Kalau itu saya tidak tahu,” katanya.

Baca juga: Siapkan di Tempat Terhormat untuk Suharso Monoarfa, Arsul Sani: Meski Tidak Sebagai Ketum PPP

Sebelumnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengesahkan kepengurusan baru PPP yang mengganti jabatan ketua umum dari Suharso Monoarfa menjadi Mardiono.

Pasca-keluarnya keputusan Menkumham tersebut Mardiano menyatakan akan segera menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas jabatannya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, anggota Watimpres tidak boleh merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik.

Baca juga: PPP Jatim hingga PPP Jabar Tanggapi Persoalan Pemberhentian Suharso Monoarfa dari Ketua Umum PPP

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait kisruh PPP yang melibatkan anggota kabinetnya Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Muhamad Mardiono.

Jokowi mengatakan masalah tersebut merupakan masalah internal PPP.

“Ya itu masalah internal di PPP,” kata Presiden usai pelantikan MenpanRB di Istana Negara, Jakarta, Rabu, (7/9/2022).

Terkait Mardiono yang kini menjabat Plt Ketum PPP, presiden mengatakan akan mengambil sikap setelah kisruh partai tersebut selesai.

Baca juga: PPP Kubu Suharso Surati Kemenkumham, Arsul Sani: Tak Jadi Patokan