TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengumumkan bahwa pemerintah membentuk tim khusus perlindungan data.

Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini masyarakat dihebohkan dengan aksi peretas Bjorka.

Bjorka mengklaim dirinya berhasil meretas data rahasia sejumlah pejabat negara yang dibagikan akun Telegram Bjorka.

Merespons maraknya aksi pembocoran data, pemerintah membuat Satgas perlindungan data agar lebih berhati-hati.

"Kita membuat Satgas untuk lebih berhati-hati, karena dua hal, pertama mengingatkan kita untuk membangun sistem lebih baik," kata Mahfud MD saat menyampaikan keterangan pers di Kantor Menko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (14/9/2022).

Selanjutnya, Mahfud MD juga menyebut, pemerintah akan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam sebulan ke depan.

Baca juga: Saat Ramai Hacker Bjorka, Shyalimar Malik Unggah Video Sosok Bersarung Tangan Hitam Motif Tengkorak

"Kedua, dalam sebulan ke depan akan ada pengundangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sudah disahkan DPR di tingkat I, berarti tingkat II itu pengesahan di paripurna tidak akan ada pembahasan substansi, itu memang juga memuat arahan agar ada satu tim yang bekerja untuk keamanan siber," ungkapnya.

Sejauh ini, Mahfud MD menegaskan, belum ada data-data negara yang sifatnya rahasia bocor ke publik.

"Data-data yang sifatnya rahasia sampai sekarang belum ada, tapi kita akan menjadikan ini sebagai pengingat untuk kita lebih baik," tegasnya.

Untuk itu, pemerintah akan lebih serius menangani permasalahan ini.

Mahfud MD juga meminta masyarakat agar lebih tenang.

Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Hinsa Siburian, turut merespons adanya kebocoran data negara akibat ulah Hacker Bjorka.

Hinsa mengatakan, dalam ruang siber, serangan yang bersifat pencurian data merupakan ancaman serangan yang intensitasnya masih rendah.

Oleh sebab itu, menurutnya, masih ada ancaman serangan yang lebih tinggi hingga bisa melumpuhkan sistem elektronik atau infrastruktur informasi vital.

"Jadi tingkatan di ruang siber itu mulai dari intensitas rendah, sedang, dan tinggi. Kalau dilihat kategori dari serangan yang bersifat pencurian data itu masih intensitas rendah sebenarnya."

"Karena saya katakan tadi, ada yang sampai tinggi yang bisa melumpuhkan sistem elektronik atau infrastruktur informasi vital kita," kata Hinsa dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Selasa (13/9/2022).

Lebih lanjut, Hinsa mengungkapkan, jika tidak ada satu negara pun di dunia yang bisa menyatakan ruang sibernya aman 100 persen.

Hinsa pun mencontohkan, negara yang pernah diserang hacker, di antaranya ada Amerika Serikat, China, hingga Iran.

"Nah perlu kita sadari juga tidak ada satu negara pun di dunia ini (di bidang siber) yang menyatakan kami aman 100 persen, tidak ada. Amerika pernah diserang, China pernah diserang, Iran, dan sebagainya," terangnya.

Hinsa mengatakan, untuk mengatasi serangan siber ini diperlukan antisipasi dan evaluasi terus menerus.

Sebab, teknologi akan terus berkembang, hacker, dan ancaman siber juga ikut berkembang.

Baca juga: Saat Ramai Hacker Bjorka, Shyalimar Malik Unggah Video Sosok Bersarung Tangan Hitam Motif Tengkorak

Istana Pastikan Data Pribadi Presiden Joko Widodo Aman dan Terjaga

Diberitakan Tribunnews.com, Istana Kepresidenan RI melalui Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini, mengatakan data pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi) aman dan terjaga.

“Kami kira semuanya aman dan terjaga. Semua pihak yang berurusan dengan data pribadi juga harus betul-betul menjaga ini,” katanya, Selasa, (13/8/2022).

Soal peretasan, Faldo mengatakan, Indonesia sudah terbuka dan tidak ada masalah pemerintahan yang benar-benar rahasia.

“Dinding gedung-gedung pemerintahan juga ada kupingnya. Kalau ada yang kaget dan baru tahu, kayaknya kurang gaul aja,” katanya.

Faldo menyebut, pemerintah terus berupaya inklusif dan transparan dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain itu mendorong publik untuk mengawasi.

“Jadi tidak ada sakralisasi lewat rahasia-rahasia,” ucapnya.

Lebih lanjut, Faldo menyatakan, pemerintah terus memperkuat keamanan data pribadi.

Termasuk, dengan merancang Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang saat ini sedang di bahas di DPR.

“Pembahasan RUU PDP pun terus berjalan, benar-benar ditimbang dengan hati-hati, agar memberikan keadilan bagi semuanya,” kata Faldo.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS/Faryyanida Putwiliani/Taufik Ismail, Kompas.tv)

Simak berita lainnya terkait Data Negara Bocor