Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) baru merupakan proyek ambisius pemerintah.

Hal ini justru membuat Utang Negara membengkak.

Kritik itu disampaikan oleh AHY saat pidato kebangsaan di Rapimnas Partai Demokrat di JCC, Jakarta Selatan, Jumat (16/9/2022).

Awalnya, AHY menyingung bahwa IKN merupakan kebutuhan negara yang tak mendesak.

"Untuk sesuatu yang sangat tidak tepat sementara ada kebutuhan rakyat yang sangat mendesak. Yang rakyat maksud sesuatu yang sangat belum dibutuhkan adalah proyek infrastruktur yang sangat ambisius," kata AHY.

AHY menuturkan sejatinya Demokrat mendukung pemindahan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Apalagi, kondisi Jakarta sebagai ibu kota yang tidak lagi memungkinkan.

"Pembangunan ibu kota yang baru sebuah mega proyek, Demokrat ingin menyampaikan pendaoatnya, bahwa demokrat setuju untuk pembangunan pusat pemerintahan yang baru. Mengingat kondisi kota Jakarta sudah tidak ideal lagi pembangunan IKN di Kalimantan Timur juga dimemungkinkan," jelasnya.

Namun begitu, AHY menyatakan bahwa proyek IKN dikhawatirkan membuat utang negara semakin membengkak.

Apalagi, perekonomian negara masih mengalami permasalahan yang berat.

"Pembangunan infrastruktur memang penting dan beberapa proyek infrastruktur yg dibangun pemerintah mulai dirasakan manfaatnya. Namun ketika keuangan negara sangat berat ditambah beban utang yang tinggi," ungkapnya.

Baca juga: AHY Sindir Proyek IKN Nusantara di Rapimnas Partai Demokrat

Lebih lanjut, AHY meminta agar proyek IKN ditunda oleh pemerintah.

Sebaliknya, pemerintah harus merancang kembali pembangunan IKN secara matang agar tak membebani keuangan negara.

"Maka perlu dilakukan penjadwalan kembali atau dilakukan penundaan. Catatan demokrat adalah IKN tersebut harus dikonsepkan direncanakan dengan dipersiapkan sebaik mungkin kalau tidak maka bisa gagal pembangunannya," jelasnya.

"Pemerintah harus memikirkan timing dan jangka waktu pembangunannya. Di seluruh dunia bahwa penggunaan IKN butuh waktu yang cukup dan timingnya juga dipilih dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi negara," tutup AHY.