Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta agar pembagian program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Selain itu, Muhadjir meminta proses pembagian BLT BBM kepada masyarakat dipermudah.
"Saya ingin pembagian dilakukan secara mudah, secara cepat dan tepat sasaran," ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Kamis (22/9/2022).
Hal tersebut diungkapkan oleh Muhadjir saat meninjau penyaluran bantuan sosial keluarga penerima manfaat (KPM) di Cibiuk Kaler Kec. Cibiuk, Garut, Jawa Barat.
Menurut Muhadjir, sejauh ini pembagian BLT BBM di Kabupaten Garut sudah berjalan dengan baik.
Dirinya mengharapkan kepada pihak terkait di seluruh wilayah Kabupaten Garut untuk lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan rentan yang layak menerima bantuan namun tidak masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca juga: Cara Daftar Jadi Penerima BLT BBM di Aplikasi Cek Bansos Kemensos
“Saya berharap, kalau masih ada masyarakat yang belum masuk DTKS tolong dibantu dulu, pastikan dapat bantuan ya,” kata Muhadjir.
Dari total alokasi penerima BLT BBM 265.223 KPM, sebanyak 258.223 bantuan BLT BBM sudah tersalurkan ke KPM atau sekitar 97,54 persen.
Total nilai manfaat yang didapatkan ialah sebesar Rp300.000 untuk dua bulan untuk alokasi bulan September dan Oktober.
Sementara itu, penyaluran bantuan BLT BBM menggunakan tiga metode, yakni KPM mengambil langsung di PT.Pos, KPM mengambil di titik komunitas (kantor desa/kantor RW RT), dan diantar langsung kerumah KPM.
Sebelumnya pemerintah telah mengumumkan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 3 September 2022 yang lalu agar subsidi yang diberikan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.
Anggaran subsidi tersebut dialihkan ke dalam bentuk bantalan sosial, yakni BLT BBM dengan alokasi anggaran Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat serta BSU dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun diperuntukkan bagi 16 juta pekerja.