TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai pengalihan subsidi bahan bakar minyak atau BLT BBM sudah tersalurkan lebih dari 96 persen.
Hal itu diungkapkan Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Ternate, Maluku Utara, Rabu (28/9/2022).
"Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) telah mencapai 96,6 persen," ungkap Jokowi, dikutip dari Setkab.
BLT BBM disebut Jokowi sudah disalurkan di 508 kabupaten/kota dan diterima hampir 20 juta warga masyarakat.
Jokowi berharap bantuan sosial ini dapat menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional.
"Kita harapkan dengan ini daya beli, konsumsi masyarakat, semuanya bisa terangkat lebih baik dan itu akan memunculkan, mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara makro, yang kita inginkan," ungkap Jokowi.
Baca juga: Serahkan BLT BBM di Kantor Pos Jailolo, Presiden Ingatkan Jangan Dibelikan Handphone
Tanggapan Pengamat
Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, mengatakan kebijakan penyaluran BLT BBM yang telah dilakukan oleh pemerintah ini merupakan keputusan yang sangat strategis.
BLT BBM dan bantalan sosial lainnya disebut bisa menjaga daya beli masyarakat rentan agar inflasi tidak terlalu melonjak.
"Suatu keputusan yang sangat strategis dilakukan oleh pemerintah. Karena bagaimanapun penyesuaian harga BBM ini pasti berdampak kepada masyarakat rentan," ungkap Emrus sebagaimana dikonfirmasi Tribunnews, Rabu (28/9/2022).
Pemberian BLT BBM, lanjut Emrus, lebih tepat sasaran dibandingkan pemberian subsidi BBM yang dinilai kurang tepat sasaran.
"Oleh karena itu, pemberian bantalan sosial ini kepada mereka merupakan keputusan yang tepat, dengan demikian bantalan sosial tersebut diberikan langsung kepada orang yang bersangkutan yang memang layak untuk menerima bantuan tersebut," tambahnya.
Baca juga: Jokowi Targetkan Penyaluran BLT BBM Rampung Akhir Tahun Ini
Namun, Emrus menekankan pemerintah harus berfokus pada penuntasan permasalahan data penerima BLT BBM tersebut.
Menurutnya, harus ada penyesuaian antara data dengan realita aktual di lapangan.