Baca tanpa iklan
Anita mempertanyakan anggaran APBN yang mencapai triliunan rupiah itu tidak pernah sampai pada para guru di daerah terpencil.
Setelah membandingkan kebanggaan Nadiem Makarim di hadapan PBB dengan kenyataan di lapangan, Anita mengatakan sakit hati dengan adanya 400 tim bayangan Kemendikbudristek, yang dinilai tak memberi perubahan yang lebih baik.
"Kalau 400 tim bayangan itu hanya mengacaukan anggaran APBN, untuk apa Anda bangga dengan itu, Pak Menteri?" tanyanya pada Nadiem yang hanya diam menunduk.
Baca juga: Nadiem Miliki Tim Bayangan, JPPI: Bahaya Pengelolaan Kementerian Secara Sembunyi-sembunyi
Tunjangan Profesi Guru, PIP, KIP
Setelah itu, Anita meminta Nadiem untuk memperhatikan tunjangan profesi guru, PIP, dan KIP (Kartu Indonesia Pintar).
Anita menanyakan apakah Nadiem mengetahui berapa jumlah mahasiswa miskin yang sudah dan belum mendapat KIP.
"Kenyataannya masih banyak masyarakat miskin anaknya tidak bisa dapat PIP. Banyak mahasiwa miskin yang saat ini menangis tidak dapat KIP kuliah," kata Anita.
"Lha, terus program ini untuk siapa?"
"Seharusnya, semakin bertambahnya tahun dan program yang diberikan, harusnya semakin banyak dong anak miskin yang jadi sarjana, ini masih banyak kok yang tidak bisa jadi sarjana karena tidak merasakan KIP kuliah ini dengan segala macam aturan," katanya, sebelum menutup kritikannya terhadap Mendikbudristek Nadiem.
Jawaban Nadiem Makarim soal 400 Tim Bayangan
Mendikbudristek Nadiem Makarim memberi jawaban dari pertanyaan tentang tugas 400 tim bayangan di Kemendikbudristek.
"Mungkin saya ada sedikit kesalahan dalam menggunakan frasa 'Shadow organization'. Organisasi ini adalah mirroring terhadap Kementrian kami, yang artinya setiap Direktur Jendral dapat menggunakan mirroring tim untuk mendorong kebijakan Kementrian melalui platform teknologi," kata Nadiem, dikutip dari YouTube Tribunnews.
Menurutnya, 400 orang tersebut bertugas sebagai product manager, software engineer, dan data scientist.
Ia mengatakan, tim ini adalah vendor yang bekerja dan berada di bawah kontrak langsung BUMN.