Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai calon wakil presiden (cawapres) potensial bagi Prabowo Subianto.
Karena itu, Cak Imin pun akan dipertimbangkan di internal Gerindra dalam daftar cawapres dari Prabowo Subianto.
"Yang paling potensial Muhaimin Iskandar karena Pak Muhaimin adalah Ketua Umum PKB yang sekarang ini menjadi partai koalisi Gerindra dan PKB," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9/2022).
Baca juga: Wacana Prabowo-Jokowi di Pilpres 2024, PDIP: Presiden Tak Serendah Itu!
Selain itu, lanjut Muzani, nama Cak Imin sebagai cawapres juga merupakan permintaan dari para kiai di Pondok Pesantren Tegalrejo.
Adapun, beberapa waktu lalu Prabowo dan Cak Imin serta elite Gerindra dan PKB bertemu dalam sebuah acara di pondok pesantren tersebut.
"Sehingga Pak Muhaimin adalah cawapres yang paling potensial dipertimbangkan untuk bisa dampingi Pak Prabowo. Itu juga permintaan para ulama para kiai kemarin kita jumpai di Tegalrejo di Magelang," tandas Wakil Ketua MPR RI itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon berbicara mengenai calon wakil presiden (cawapres) ideal pendamping Prabowo Subianto.
Fadli menilai Prabowo butuh cawapres dari kalangan religius dan tokoh sipil untuk saling melengkapi.
Hal itu lantaran latar belakang Prabowo sebagai sosok nasionalis dan militer.
"Ya komplementer. Kalau Pak Prabowo nasionalis ya tentu orangnya harus lebih deket dengan agamis. Kalau (Pak Prabowo] militer (wakilnya) sipil. Itu yang komplementer," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).
Fadli menambahkan perlu juga dicari calon wakil presiden yang dapat meningkatkan elektabilitas Prabowo.
Namun, Fadli tidak menyebutkan sosok yang dimaksud.
"Pasti yang bisa mengerek elektabilitas beliau ya dan komplementer," ujar anggota Komisi I DPR RI itu.
Lebih lanjut, Fadli berujar saat ini proses menuju Pemilu 2024 masih panjang.
Dinamika akan terus berubah sampai tahun 2023.
"Menurut saya itu dinamikanya masih berproses kita belu. Bisa bilang apa-apa karena dinamika masih terus jalan dan berproses jadi diskusi-diskusi tentang hal itu masih terlalu pagi. Mending kita bahas hal konkret dulu karena itu kan satu tahun lagi," tandasnya.