Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah mahasiswa kembali menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (30/9/2022).
Pantauan Tribunnews.com, sejumlah mahasiswa tersebut tiba di kawasan Patung Kuda sekira pukul 15.25 WIB.
Beberapa mahasiswa yang tampak hadir, yakni dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Negeri Semarang (Unnes), Universitas Trilogi, dan beberapa Universitas lainnya.
Sementara, polisi melakukan penutupan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, menuju Istana Kepresidenan.
Selain itu, beberapa petugas kepolisian beserta beberapa kendaraan taktis juga sudah disiagakan.
Baca juga: Sejumlah Mahasiswa Bakal Demo di Patung Kuda, Bawa Enam Isu Tuntutan
Sebelumnya, Koordinator Bidang Sosial-Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Melki Sedek Huang menjelaskan, aksi kali ini membawa enam isu, selain ihwal penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Kami dari BEM UI, BEM Kema Unpad, BEM KM UGM, BEM SI Kerakyatan, dan berbagai elemen lain akan melaksanakan aksi nasional bertajuk 'Puncak Pengkhianatan Rezim'," kata Melki dalam keterangannya, Jumat (30/9/2022).
Adapun, enam isu yang akan disampaikan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya.
Baca juga: Gelar Aksi di Patung Kuda, Serikat Petani: Kita Banyak Alami Kriminalisasi dan Penggusuran
Pertama, dikebutnya pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dianggap bermasalah.
Kedua sampai empat, tidak adanya upaya pemerintah pusat untuk memberantas korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) yang kerap ditemui di Indonesia.
Kelima, Pendidikan di Indonesia dinilai belum menemui kata demokratis dan terbuka untuk semua orang.
Baca juga: Unjuk Rasa di Patung Kuda, Petani Asal Pandeglang Bawa Pisang Hingga Tuntut Hak Penguasaan Tanah
"Terlebih lagi dengan hadirnya RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang jelas berbahaya bagi dunia pendidikan," ujar Melky.
Terakhir, pemerintah dianggap telah memberangus demokrasi melalui upaya-upaya penundaan pemilihan umum (Pemilu), dan rencana perpanjangan masa jabatan presiden.
"Ini adalah pertanda bahwa pengkhianatan rezim pada rakyatnya telah sampai pada puncaknya dan alarm harus dibunyikan," tutur Melki.